19 Januari 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Lahan Milik Keluarga, Anggota Tim Percepatan Bandara Bisa Dipidana


Lahan Milik Keluarga, Anggota Tim Percepatan Bandara Bisa Dipidana
Ilustrasi bandara Bontang.

KLIKBONTANG.COM- Anggota Tim Percepatan Pembangunan Bandara Bontang dilarang keras memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik lahan seluas 87 hektare yang akan dibebaskan 2017 mendatang. Sebab ketika terbukti, maka akan berurusan dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Arianto, Kepala Seksi Kebandarudaraan Sarana Komunikasi dan Informatika, Dishubkominfo Bontang menjelaskan, peringatan tersebut diperoleh dari hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat beberapa waktu lalu yang juga telah membangun bandara internasional di Kota Bandung.

Mereka mengingatkan agar dalam Tim Percepatan yang dibentuk, tidak ada yang memiliki lahan atau terlibat ikatan kekeluargaan dengan pemilik lahan. Sebab meski tak terbukti menerima uang apapun, tetap akan diproses Bareskrim Polri.

"Kalau memang ada punya saudara, mertua dan hubungan keluarga lain, jangan masuk di tim. Meski enggak ada bukti menerima uang apapun, pasti kena. Itu akan ditelusuri semua," jelasnya pada KLIKBONTANG.COM.

Mendapat peringatan tersebut, Tim Pemkot Bontang lantas melakukan pembenahan internal untuk memastikan seluruh anggota tim lintas institusi bebas dari unsur kekerabatan.

"Dan Alhamdulillah sudah clear, tidak ada anggota yang punya lahan atau punya keluarga di sana. Ini memang jadi perhatian Polri karena melibatkan dana besar. Puluhan miliar untuk lahan, dan ratusan miliar untuk fisik bandara," ungkapnya.

Tahap pembebasan lahan, ungkapnya, akan kembali melibatkan tim apraisal. Umumnya akan terjadi peningkatan harga jual lahan. Ketika pemilik lahan menanam atau membuat bangunan di atas lahan yang sudah diukur oleh tim apraisal pada tahap awal.

"Seperti di Yogya, itu nilai pertama Rp1,6 triliun, tapi sekarang nilainya naik jadi Rp3,7 triliun. Karena waktu apraisal pertama mungkin 3 tahun lalu. Pemilik lahan menaikan harga setelah buat bangunan hingga tanaman," ucapnya.

Namun jelasnya lagi, negosiasi harga akan berakhir pada saat lelang akhir untuk konsultan pelaksana ketika pembayaran akan dilakukan. Kala itu tidak ada lagi negosiasi harga. "Kalau keberatan silakan tuntut ke pengadilan," tandasnya. (*)

Reporter : Imran Ibnu    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0