21 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Wakil Ketua DPRD Bontang Ini Pilih Pakai Dana Pribadi Saat Dinas


Wakil Ketua DPRD Bontang Ini Pilih Pakai Dana Pribadi Saat Dinas
Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba

KLIKBONTANG - Peraturan Walikota (Perwali) No 17 Tahun 2015, tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS, mendapat respon positif dari Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan.

Menurutnya, Perwali itu adalah turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang harus dijadikan acuan Pemerintah Daerah.

“Termasuk DPRD. Ini menjadi pegangan untuk melakukan perjalanan dinas. Menjadi dasar untuk mengeluarkan anggaran bagi unsur pimpinan di DPRD,” ujar dr Etha Rimba Paembonan.

Etha menuturkan, dalam Perwali itu memang ada perubahan dalam struktur perjalanan dinas. Khusus Anggota DPRD diklasifikasikan sebagai pejabat eselon II, dan berhak mendapatkan uang harian sebesar Rp 430 ribu saat dinas. Dana ini belum termasuk biaya representatif sebesar Rp 250 ribu per hari.

“Yah, memang ada penurunan. Tapi, saya pikir ada baiknya. Mungkin ini bisa menekan anggaran perjalanan dinas. Sisi positifnya, membuat para wakil rakyat menjadi betah di daerah,” kata Etha.

Secara pribadi, Etha sendiri mengaku tidak memasalahkan penurunan biaya perjalanan dinas untuk pimpinan dan Anggota DPRD. Pasalnya, selama kurang lebih setahun menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, politisi Partai Gerindra ini tidak pernah mengambil untung dari perjalanan dinas. Sebaliknya, ia justru mengaku kerap mengeluarkan uang pribadi menjalankan tugas luar daerah. Alasannya sepele, setiap makan dia harus mengeluarkan lebih dari uang perjalanan dinas yang diterima demi menanggung uang makan staff yang mendampinginya.

“Ya, masakan saya makan sendiri. Untuk uang makannya saja di atas uang harian itu. Jadi, saya memang menganggap perjalanan dinas tidak seksi. Saya, karena memang punya banyak pekerjaan di daerah, lebih senang bila harus menjaga gawang. Kecuali kalau ada yang urgent,” tuturnya.

Namun, kata Etha, di luar itu, pasti ada banyak manfaat yang bisa diambil dengan aturan baru tersebut. Misalnya, kata dia, dengan pengurangan itu misalnya, kini anggota lebih banyak yang jaga gawang (istilah untuk anggota DPRD yang tak mengambil jatah dinas) ketimbang berangkat. Kenapa? Karena lebih banyak pengeluaran ketika mereka berangkat.

Selain itu, kata Etha, daerah juga mengambil banyak keuntungan. Ini adalah effisiensi. Pengurangan uang harian dan representatif ini jelas membuat anggaran perjalanan dinas di pemerintahan dan DPRD menjadi berkurang.

“Saya selalu berusaha mengambil positifnya. Menurut saya, Perwali ini akan membawa lebih banyak positif ketimbang hal negatifnya,” imbuh Etha. (jm10/ser/adv)

Reporter : M. Andrian    Editor : Dasrun Darwis



Comments

comments


Komentar: 0