24 Februari 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kontraktor Minta Pernyataan Resmi Walikota Neni


Kontraktor Minta Pernyataan Resmi Walikota Neni
konferensi pers Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB)

KLIKBONTANG.COM- Puluhan kontraktor dan konsultan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB), kembali menggelar konferensi pers lanjutan terkait, kejelasan pembayaran sejumlah kegiatan pengadaan 2016, Selasa, 10 Januari 2016 kemarin.

Mereka menuntut agar Walikota Bontang Neni Moerniaeni memberikan pernyataan resmi soal kejelasan kapan mereka akan dibayarkan. Mereka menyayangkan Walikota Neni malah memberikan statemen di media massa, bahkan menyuruh Sekretaris Daerah untuk  bertemu dengan mereka.

Ketua FKPLB Frans Micha mengungkapkan, usai melakukan pertemuan beberapa waktu lalu dengan Sekretaris Daerah M Syirajudin, pihaknya telah menyurati Walikota Neni pada 3 Januari lalu. Namun hingga saat ini permintaan mereka tak pernah digubris.

“Kami adalah mitra Pemkot Bontang. Yang kami inginkan kondisi ini jangan sampai berlarut-larut. Harapan kita, bu wali (Neni Moerniaeni) sebagai kepala daerah jangan cuma ngomong ke wartawan, panggil kami, surati kami, jangan hanya ke wartawan. Ada hal khusus yang ingin kami sampaikan,” kata dia.

Ia menyatakan, belakangan ini muncul stigma yang berkembang di masyarakat bahwa gerakan yang mereka gagas dituding bernuansa politis. Menurutnya, urusan keterlambatan pembayaran bukanlah urusan politis, melainkan urusan normatif terkait hak dan kewajiban para pihak untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

Kontraktor atau pengusaha sudah melaksanakan kewajibannya, dan saatnya mereka meminta agar hak-hak itu dipenuhi atau dibayarkan oleh Pemkot Bontang. Pemkot Bontang diminta menyelesaikan pembayaran itu, sesuai ketentuan waktu yang diatur dalam kontrak dan peraturan yang mengatur soal itu.

“Bila ada oknum atau pihak yang menafsirkan, atau bahkan berusaha menggiring opini, seolah-olah ini merupakan manuver politik kelompok tertentu untuk menjatuhkan wibawa kepala daerah (Walikota), atau bermaksud untuk merongrong kewibawaan pemerintah. Maka oknum atau pihak pihak tersebutlah sesungguhnya yang mempolitisir permasalahan ini, bukan para kontraktor,” tandasnya.

Disinggung soal waktu ancaman menduduki kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPD) yang tinggal menunggu hari, mereka akan pikir-pikir. “Itu opsi terakhir, yang jelas kami ingin kita duduk bersama dulu,” pungkasnya.(*)

Reporter : Ahmad Nugraha    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0