29 Maret 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Lengkapi Berkas Perpanjangan Kontrak, Honorer Padati RSUD Bontang


Lengkapi Berkas Perpanjangan Kontrak, Honorer Padati RSUD Bontang
Honorer yang diistirahatkan antre di depan ruang MCU RSUD Taman Husada (KLIKBONTANG/ FANNY)

KLIKBONTANG.COM- Pegawai honorer yang diistirahatkan sejak 1 Januari 2017 lalu, mulai melengkapi sejumlah berkas pengajuan lamaran baru untuk memperpanjang kontrak bekerja di pemerintahan Kota Bontang. Salah satunya, surat kesehatan.

Tak ayal, persyaratan tersebut membuat ruang tunggu Medical Check Up RSUD Taman Husada Bontang mendadak dipadati puluhan non-PNS, Rabu, 11 Januari 2017 kemarin.

Ditemui di lokasi, Hasni Luciana, honorer Sekretariat Dewan (Sekwan) menuturkan telah melengkapi beberapa berkas perpanjangan kontrak, seperti SKCK. “Sekarang tunggu panggilan dokter, untuk tes kesehatan sama tes urine,” kata dia.  

Sembari menunggu, ia mengaku khawatir lantaran tidak ada jaminan ia bisa kembali bekerja di kantor wakil rakyat. Meskipun ia tetap menyakini, duet pimpinan Neni Moerniaeni dan Basri Rase tetap memegang janjinya, tidak akan merasionalisasi honorer.

“Pak Basri sendiri yang bilang, tidak akan melakukan rasionalisasi. Dari pada memecahkan piring nasi, lebih baik mengurangi porsi. Waktu itu kami sudah paham artinya, gaji saja yang dipangkas. Bukan pegawainya,” ungkapnya.

Jika sedari awal Pemkot mengatakan akan merasionalisasi pegawai, menurutnya ribuan honorer tak mungkin sekhawatir saat ini. Belum lagi dengan adanya syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan lamaran baru, memakan biaya hingga ratusan ribu rupiah.

“Kita bayar Rp250 ribu. Rp203 ribu untuk bayar surat kesehatan dan surat bebas Narkoba dan Rp 30 ribu untuk bayar SKCK. Bayar mahal tidak ada jaminan juga kita dipanggil atau tidak. Sebenarnya maksudnya kami mendukung, tapi kami mohon pekerjaan kami jangan dihilangkan,” harapnya.

Senada, Dedi Sardi yang juga merupakan honorer Sekwan berharap pemerintah sedianya menyampaikan langsung kebijakan yang diambil ke semua honorer agar tak membuat khawatir mereka.

“Ini kan di media Pak Basri bilang apa, Pak Iyad (Sekretaris Daerah) bilang lain. Nah kami berharap agar ini ada kejelasan. Pemberitahuan langsung seperti mengumpulkan semua honorer beberapa waktu lalu,” ujar pria yang sejak 2009 mengabdi di kantor DPRD Bontang itu.

Perihal kabar non-PNS yang telah dirumahkan tak akan dipanggil semua, ia berharap proses seleksi dilakukan secara objektif dengan menilai produktivitas kerja serta pengabdian si honorer.

“Ada teman saya yang sudah jadi honorer itu sejak 1999. Selama ini, dia hanya berharap dari gajinya sebagai honorer. Mau kerja apalagi kalau bukan di situ. Semoga lama mengabdi juga jadi tolok ukur penilaian,” ungkapnya.(*)

Reporter : Ahmad Nugraha    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0