18 Juni 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Anggaran Pilwali Bisa Disetujui, Tapi Ini Syarat dari DPRD Bontang


Anggaran Pilwali Bisa Disetujui, Tapi Ini Syarat dari DPRD Bontang
ilustrasi

KLIKBONTANG – Tarik ulur anggaran Pilwali Bontang masih berlanjut. Meski ancang-ancang berapa anggaran yang diperlukan pada Pilwali sudah ada, namun DPRD Bontang belum sepenuhnya menyetujui anggaran itu.

Saat bertandang ke Kantor klikbontang yang terletak di Jalan Achmad Yani, Kamis (23/4) Siang tadi, Ketua Komisi II DPRD Ubayya Bengawan meminta terlebih dahulu ke Pemkot agar membuat payung hukum satuan harga berbentuk SK atau Perwali pada Pilwali nanti.


“Tadi malam kami di dewan sudah rapat. Nah, memang ada bayangan anggaran yang diperlukan KPU untuk Pilwali itu sebesar Rp 23 Miliar. Nah, tetapi Pemkot katanya belum setujui. Masih akan dibahas dulu sama dewan. Kalau di dewan, kami meminta dulu ke Pemkot untuk membuat payung hukum untuk mengatur ini ,” kata Ubayya.


Sebab kata Ubayya,tanpa adanya SK soal harga satuan ini, anggaran Pilwali tak serta merta bisa disetujui begitu saja. “Memang secara hiraki, KPU tidak mesti meminta persetujuan DPRD untuk anggaran yang diperlukan. KPU hanya berkoordinasi dengan TAPD Pemkot. Tetapi, Pemkot berkewajiban meminta persetujuan dari DPRD. Nah, masukan kami, Pemkot harus membuat dulu payung hukum yang kami minta tadi. Sebelum menyetujui anggaran dari KPU,” jelasnya.


Menurut Ubayya, untuk membuat harga satuan ini tak perlu menunggu waktu lama. Acuannya bisa menggunakan harga satuan pada saat Pilgub dan inflasisaat ini. “Jadi kami minta Senin ini sudah ada yang diserahkan Pemkot berapa harga satuan. Ya kalau lewat dari hari Senin, maka anggaran untuk KPU molor lagi,” tegasnya.


Sementara itu, saat dihubungi via telepon, Kabid Keuangan DPPKA Bontang Shabirin mengaku memang saat ini Pemkot sudah menerima anggaran yang dibutuhkan KPU. Tetapi kata dia, anggaran yang dibutuhkan KPU itu masih menunggu persetujuan dari DPRD Bontang.


“Anggaran yang dibutuhkan sudah ada. Itu sebesar RP 23 Miliar. Tetapi ini masih dibahas lagi dengan DPRD. Nah, ada permintaan dari dewan untuk membuatkan dulu payung hukum soal harga satuan. Dan mudah-mudahan Senin ini sudah rampung,” pungkasnya. (jm20)

Reporter :     Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0