18 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Gaji Pegawai Honorer Bontang di Mes Jakarta Rp 2,5 Juta, Komisi I Minta Kaji Ulang Perwali


Gaji Pegawai Honorer Bontang di Mes Jakarta Rp 2,5 Juta, Komisi I Minta Kaji Ulang Perwali
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris berserta dua anggota komisi memberikan penjelasan terkait tenaga honorer di Jakarta usai mengikuti rapat kerja tertutup dengan Plt Sekda Bontang, dan stakeholder terkait, Senin (29/5/2017).

KLIKBONTANG.COM – Kebijakan Pemkot Bontang memberikan gaji sebesar Rp 2,5 juta bagi enam orang pengurus rumah Mes di kompleks Cempaka Putih, Jakarta Pusat disoal DPRD. Komisi I DPRD Bontang mengangap kebijaan tersebut diskriminatif.  Pasalnya, tenaga honorer di Bontang hanya mendapat gaji Rp 1 juta tiap bulannya.

“Iya memang ada Peraturan Walikota (Perwali) sudah diterbitkan terkait pemberian gaji para pengurus rumah mes di Jakarta sana, makanya kami rapat hari ini dengan Pemkot,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris didampingi anggota komisi, Bilher Hutahean dan Abdul Malik, usai menghadiri rapat terbatas bersama Plt Sekda Bontang, dan stakeholder terkait, di DPRD Senin, (29/5).

Agus Haris menilai kebijakan Walikota ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sesama pegawai honorer pemkot. Pasalnya, sejak tahun lalu pegawai non-PNS Bontang menerima kebijakan pemerintah untuk mengurangi pendapatan mereka.

Namun, mulai bulan lalu Pemkot menerbitkan Perwali terkait pengecualian bagi pegawai honorer di rumah Mes Jakarta, dengan alasan biaya hidup di Jakarta jauh lebih mahal.

“Perwalinya mulai berlaku pada bulan kemarin, kita tidak mau ini seperti PDAM bisa menimbulkan riak sesame pegawai non-PNS nanti,” kata Agus.

Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah mengkaji ulang pemberian gaji honorer di luar daerah. Menurutnya, dasar penerbitan Perwali tersebut lemah. Sebab, kajian kebijakan tersebut hanya berdasarkan luasan wilayah serta tingkat lalu lintas di sana.

Dia berharap perlakuan pemerintah terhadap pegawai non-PNS sama rata. Pun demikian, jika pemerintah tetap ingin memberlakukan kebijakan tersebut. Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk mengelola Rumah Mes tersebut.

“Kalau memang mendesak, yasudah di pihak ketigakan saja pegawai di sana kan. Jadi tidak lagi ada perbedaan pendapatan sesama pegawai honorer. Mereka nanti masuk dalam karyawan kontrak,” katanya.

Senada dengan rekannya, Bilher Hutahean mengangap kebijakan pemerintah memberlakukan pendapatan berbeda sesama pegawai dianggap salah. Seharusnya, para pegawai di Jakarta tetap mendapat porsi yang sama dengan pegawai di Bontang.

“Karena sumbernya sama, yah seharusnya juga pendapatan yang mereka terima sama pula,” ujar Bilher.

Sedangkan, Plt Sekda Bontang, Artahnan usai menghadiri rapat terbatas tersebut enggan memberikan komentar terkait hal itu. 

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Suriadi Said



Comments

comments


Komentar: 0