18 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Rustam Panggil Samator Senin Depan, Kecewa Pernyataan DLH


Rustam Panggil Samator Senin Depan, Kecewa Pernyataan DLH
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam HS (Dok : KLIKBONTANG.COM)

KLIKBONTANG.COM Komisi III DPRD Bontang menjadwalkan pemanggilan PT Samator Gas Industri Bontang pekan depan. Pemanggilan ini sebagai tindak lanjut Inspeksi Mendadak (Sidak) beberapa waktu lalu ke pabrik Samator Bontang, di  kawasan industri PT Kaltim Industry Estate (KIE), Kecamatan Bontang Utara.

Ketua Komisi III, Rustam HS mengatakan jadwal pemanggilan Samator sedikit molor, lantaran jadwal komisi cukup padat beberapa akhir ini. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi temuan dugaan pelanggaran izin Samator di lokasi pabrik.

“Saya mau dengar langsung alasan dari mereka kenapa tidak memiliki izin prinsip, dan izin gangguan (HO) selama beroperasi 1 tahun lebih di Bontang,” kata politisi partai Golkar ini kepada media saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (31/5).

Rustam menuturkan, selain memanggil perusahaan pihaknya pun bakal menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tenaga Kerja dan Perizinan. Mereka sengaja dihadrikan untuk memberikan penjelasan terkait lingkungan, serta progress hasil pengurusan izin PT Samator.

Sebelumnya, usai menggelar Sidak Komisi III meminta agar pihak perusahaan segera mengurus izin yang diperlukan, seperti izin prinsip, usaha dan izin gangguan. Komisi sudah meminta bidang perizinan segera memfasilitasi pengurusan izin yang diminta.

“Saya juga mau tanyakan soal proses perizinan itu, karena kemarin saya minta 1 minggu segera diurus izinnya,” katanya.

Tak hanya itu, dirinya juga ingin meminta keterangan dari DLH terkait sejumlah perizinan yang telah diterbitkan dinas. Misalnya, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL ). Menurutnya, kebijakan dinas menerbitkan dokumen tersebut patut dipertanyakan.

Sebab, izin prinsip belum dikantongi pihak perusahaan. Kendati induk perusahaan di Samarinda mengklaim telah memiliki izin prinsip, namun pihaknya bersikukuh agar perusahaan memiliki izin prinsip yang dikeluarkan dari Pemkot Bontang.

“Itulah juga DLH, kok komentar seperti itu. Dia juga akan saya mintai keterangan. Kalau atas dasar peraturan pusat, yah enak dong investor masuk saja ke Bontang, tanpa peduli izin di daerah,” kata nya.(*) 

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Suriadi Said



Comments

comments


Komentar: 0