10 Desember 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Tapal Batas Sidrap Di-Judical Review, DPRD Bakal Studi Banding ke-4 Daerah


Tapal Batas Sidrap Di-Judical Review, DPRD Bakal Studi Banding ke-4 Daerah
Forum RT Sidrap bersama Komisi I DPRD Bontang saat diterima perwakilan Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis, 18 Februari 2016 lalu.

KLIKBONTANG.COM- Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris menjadwalkan mengunjungi 4 daerah di Indonesia yang pernah melakukan Judicial Review ke MA terkait masalah batas wilayah. Ke-4 wilayah tersebut, diantaranya Kabupaten Seram, Kota Lubuk Linggau, Pulau Berhala, dan Kabupaten Maybrat di Papua.

Tim terpadu Kampung Sidrap dan DPRD dijadwalkan mengunjungi, Kabupaten Seram, Provinsi Maluku pada awal Juli mendatang. Upaya ini untuk mengumpulkan referensi untuk proses uji materi atas UU 47/1999 Tentang Pembentukan Kota Bontang dan daerah lainya.

“Kita atur jadwal ke sana, karena mereka baru-baru ini menang atas perkara hampir sama dengan yang dialami Kampung Sidrap,” kata Agus saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Minggu (4/6/2017).

Politisi Gerindra ini menuturkan, masyarakat Kabupaten Seram pernah meminta Uji Materi pada tahun 2009 lalu di MA namun gagal. Selang 7 tahun berikutnya, Pemkab Kabupatern Seram melalukan uji materi dan menang.

Menurutnya, Pemkot Bontang pun diminta mengikuti langkah Kabupaten Seram. Pasalnya, pemerintah merupakan subjek hukum, berbeda dengan masyarakat setempat. Selain itu, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan DPRD Kutai Timur terkait masalah ini. Mereka pun meminta agar pemkot menempuh jalur hukum.

Sekadar diketahui, rencana pemerintah meminta revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 25/2005 Tentang Penentuan Tapal Batas Bontang dan Kabupaten disekitarnya diubah. Pemkot Bontang beralih menggugat Undang-Undang 47/1999 tentang pembentukan Kota Bontang dan daerah lainya.

“Yang bisa diajukan Judicial Review melalui Mahkamah Agung (MA) hanya untuk Undang-undang bukan Permendagri,” kata Kasubag Hukum Pemkot Bontang, Andi Kurnia saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Minggu (4/6/2017).

Sebelumnya, Pemkot Bontang berencana meminta Kemendagri untuk mengubah peraturan yang telah diterbitkan 12 tahun lalu. Pasalnya, regulasi ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kampung Sidrap. (KLIK JUGA: Pemkot Gugat Undang-Undang Pembentukan Kota Bontang)

Andi Kurnia mengatakan, alasan pemerintah membatalkan rencana revisi Permendagri karena berakibat fatal bagi pemkot Bontang. Sebab, di dalam aturan tersebut telah ditentukan luasan wilayah adminstratif Kota Bontang. Maka, apabila regulasi tersebut diubah, tentu sejumlah daerah di Bontang akan keluar dari wilayah administrasi.(Adv)

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Imran Ibnu



Comments

comments


Komentar: 0