25 September 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

OPINI: Revitalisasi, Sebuah Penggusuran yang Berujung Polemik


OPINI: Revitalisasi, Sebuah Penggusuran yang Berujung Polemik
Penulis: Muhammad Muqrim

Sebuah niat baik yang ingin dilaksanakan, hendaknya melalui penyampaian yang baik pula. Saat semua dilakukan secara kurang tepat, hanya akan menimbulkan sebuah pertentangan dan berujung permasalahan serius. Hingga menguras energi untuk mencarikan solusi.

Tapi itulah dinamika. Apapun itu, bisa menjadi pembelajaran seluruh pihak yang terlibat. Dalam hal ini, sisi Pemerintah selaku pembuat kebijakan, maupun masyarakat selaku warga Negara.

Sejatinya, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah diharap tidak menimbulkan pertentangan ditengah, namun lebih ke arah penyikapan yang baik, untuk dipahami secara bersama.

Berkaca dari hal tersebut, bisa kita tarik salah satu persoalan yang belakangan ini santer dibicarakan. Yakni terkait upaya pemerintah yang melakukan penertiban pedagang kaki lima di lapangan Bessai Berinta, yang lebih dikenal dengan sebutan lapangan Lang-lang.

Langkah Pemerintah yang ingin melakukan revitalisasi, dan dimulai dengan penertiban seluruh lapak pedagang kaki lima disekitar area lapangan, cukup menyita perhatian.

Mengingat kebijakan tersebut, dinilai sebagian pihak sangat merugikan masyarakat. Khususnya pedagang yang tidak lagi bisa berjualan, hanya karena alasan sepele. Yakni, lokasi akan digunakan sebagai area parkir upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-72 pada Agustus 2017 mendatang.

Seperti disuarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bontang, yang menyebut jika langkah pemerintah terkesan ‘dipaksakan’ tanpa memikirkan nasib masyarakat kecil layaknya pedagang yang ada dikawasan tersebut.

Ketua HIPMI Bontang M Aswar, menilai jika keberadaan lapangan lang-lang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat, ditengah lesunya ekonomi Kota Bontang.

“Kita akui UKM seperti pedagang di Lang-lang menjadi salah satu penguat lesunya kondisi ekonomi kota Bontang saat ini,” ujar Aswar, dikutip dari salah satu laman media online lokal, Jumat (14/7) lalu.

Aswar pun dalam pernyataannya, menegaskan jika HIPMI akan melindungi para pelaku usaha kecil menengah (UKM) ini, dan meminta Pemerintah untuk kembali menata PKL tanpa memaksa.



Reporter : -    Editor : Imran Ibnu



Comments

comments


Komentar: 0