22 November 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Perjuangkan Nasib non-PNS, Awal Agustus Komisi I Belajar ke Kutim


Perjuangkan Nasib non-PNS, Awal Agustus Komisi I Belajar ke Kutim
Puluhan tenaga Non PNS menggelar aksi damai di depan kantor Walikota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, beberapa waktu lalu. (FOTO: KLIKBONTANG/DOK)

KLIKBONTANG.COM- Komisi I DPRD Bontang berencana bertolak ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada pekan pertama Agustus 2017.

Lawatan itu bertujuan mempelajari teknis perekrutan pegawai non-PNS sebagai antisipasi pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Agus Haris, Ketua Komisi I DPRD Bontang menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan upaya komisi I DPRD memperjuangkan nasib tenaga non-PNS yang akan terdampak pemberlakuan UU ASN/5/14.

Kabarnya, kata Agus-sapaannya- Kabupaten pimpinan Ismunandar tersebut memiliki kebijakan yang lebih ramah kepada para non-PNS.

“Di sana boleh (data non PNS terpusat di BKD), lalu kenapa Bontang tidak bisa? Sementara, pekerjaan honorer di mana pun sama saja. Makanya, awal Agustus ini kami ke sana. Kami ingin pemerintah bisa punya banyak referensi soal non PNS ini,”  jelas Agus Haris di Lantai III Gedung DPRD Bontang, Senin 25 Juli 2017.

Bilher Hutahean, Anggota Komisi I DPRD Bontang menambahkan, Pemkot Bontang harus aktif dalam memperjuangkan nasib tenaga non PNS di Kota Bontang menyusul lahirnya UU tentang P3K.

Salah satu celah yang bisa digunakan, adalah isu perubahan UU ASN yang kabarnya telah masuk agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPRD RI.

“Meski belum tahu pasti kebenaran isu ini, setidaknya peluang ini ditangkap daerah.  Untuk memperjuangkan nasib tenaga non PNS di Bontang,” ujarnya.

Dalam kabar yang beredar, perubahan UU ASN/5/14 tersebut juga memuat tentang mekanisme perekrutan tenaga non-PNS.

Dua poin utama yang menjadi angin segar, lanjut dia, adalah ketentuan bahwa Pemda berhak mengangkat P3K, dan tenaga honorer yang masa pengabdiannya ada, bisa diangkat jadi PNS.

“Kalau isu itu memang benar, artinya daerah punya peluang untuk memperjuangkan honorer Bontang diangkat jadi P3K. Karena itu, sejak dini, Pemkot sebaiknya memusatkan data non PNS tersebut ke BKPP,” pungkasnya.(*)

KLIK JUGA Komisi I Usul Angkat Honorer Jadi Tenaga Kontrak

Reporter : Imran Ibnu    Editor : Imran Ibnu



Comments

comments


Komentar: 0