11 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pembangunan SMK Negeri 7 Balikpapan Prioritas di APBD 2018


Pembangunan SMK Negeri 7 Balikpapan Prioritas di APBD 2018
Komisi IV DPRD Kaltim saat rapat konsultasi dengan anggota DPRD Balikpapan, Dinas Pendidikan Balikpapan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim terkait rencana pembangunan SMK Negeri 7 Balikpapan yang berlokasi di Jalan Somber Baru, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Rabu (14/9/2017) (FOTO: HUMAS DPRD KALTIM)

KLIKBONTANG.COM- Rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Balikpapan, di Jalan Somber Baru, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat angin segar dari DPRD Kaltim. Pasalnya, wakil rakyat di Provinsi Kaltim pada bidang pendidikan ini akan mendorong usulan pembangunan sekolah tersebut menjadi prioritas di APBD 2018.

Hal ini terkemuka saat rapat konsultasi serta penyerahan dokumen berupa Detail Engineering Design (DED), Site Plan, Feasibility Study (FS) atau Studi Kelayakan antara Anggota DPRD Balikpapan, Dinas Pendidikan Balikpapan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim dengan Komisi IV DPRD Kaltim, Rabu (13/9/2017) belum lama ini.

Pasalnya pembangunan sekolah kejuruan tersebut untuk menunjang tingkat pendidikan di Balikpapan khususnya di wilayah Balikpapan Barat. “Selain itu, jurusan yang akan dimasukkan nantinya tidak hanya fokus pada satu bidang, tapi multi bidang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan Muhaimin saat memaparkan history rencana pembangunan SMKN 7 Balikpapan.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, menurutnya setelah peralihan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi, tentu akan memudahkan proses pembangunan SMKN 7 melalui bantuan dan dukungan dari Pemprov Kaltim.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub sepakat salah satu prioritas Disdikbud Kaltim adalah masalah pembangunan SMKN 7 Balikpapan. Supaya bisa dimasukkan dalam daftar usulan program prioritas Disdikbud Kaltim di APBD 2018.

Menurut Rusman, pembangunan SMA dan SMK tidak lagi harus meminta rekomendasi dari kepala daerah di kabupaten/kota, karena masalah tersebut sudah menjadi tanggungjawab dan program provinsi. “Sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014, bahwa SMA dan SMK dikelola oleh provinsi,” terang politisi PPP ini. “Namun, jika pemerintah ingin berpartisipasi, tentu itu tidak dilarang,” sambung Rusman.

Selain itu, ia juga mendorong kepada seluruh kabupeten/kota agar membuat regulasi tersendiri terkait dengan pengelolaan pendidikan di daerah masing-masing. “Paling tidak mengisyaratkan bahwa membolehkan adanya partisipasi masyarakat, meskipun ada batasan-batasannya. Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah, bisa kacau program pendidikan kita ini,” tutur anggota DPRD Kaltim dua periode ini. (KLIK JUGA: Anggaran Defisit, Banjir Samarinda Perlu Ditangani dengan Bankue)

Tidak hanya itu, Komisi IV kata dia saat ini mendesak Pemrov Kaltim membuat Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan yang sudah disahkan beberapa waktu lalu. (hms6/adv)

Reporter : Humas DPRD Kaltim    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0