18 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Lembaga Kursus di Samarinda Korupsi, Negara Dirugikan Rp1,7 Miliar


Lembaga Kursus di Samarinda Korupsi, Negara Dirugikan Rp1,7 Miliar
Ilustrasi.

KLIKBONTANG.COM- Tak hanya oknum pejabat melakukan tindak pidana korupsi, namun kalangan masyarakat. Tak tanggung tanggung, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,7 miliar, akibat dana hibah bansos yang diberikan Pemprov Kaltim kepada LKP Prima Jaya Utama (PJU).

Dana itu tidak digunakan sebagaimana isi permohonan pengajuan bantuan. LKP PJU merupakan lembaga kursus dan pelatihan khusus bidang otomotif alat berat. Pada 2012 silam, LKP PJU mengajukan permohonan bantuan dana ke Pemprov Kaltim, senilai Rp 2.579.570.000, yang akan digunakan sebagai peningkatan sarana dan prasarana di LKP.

Kedua tersangka adalah Ketua LKP Prima Jaya Utama DNN (24) dan serta Bendahara AY (26). Kasus itu sendiri, mulai diselidiki sejak awal Januari 2017, dan masuk tahap penyidikan pada Mei 2017 lalu.

"Begitu dana cair, uang senilai Rp 1,9 miliar, semuanya ditarik dari rekening LKP, untuk kegiatan LKP," kata Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Sudarsono, Selasa (17/10/2017).

Namun, saat proses pertanggungjawaban, terdapat sejumlah kejanggalan yang mengakibatkan pihak pemberi bantuan melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Ada laporan belanja barang fiktif, termasuk penggelembungan jumlah anggaran yang diperuntukan untuk membayar tenaga pengajar dan pengurus.

Dalam audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, ditemukan kerugian negara senilai Rp 1,716 miliar. Perhitungan itu, jadi dasar kepolisian, menaikkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan sejak Mei 2017 lalu.

Ada 34 saksi yang diperiksa dari kasus itu, baik dari LKP dan pejabat Pemprov Kalimantan Timur, perihal pencairan dana hibah itu. "Dua orang kita tetapkan sebagai tersangka. Ketua dan Bendaharanya ya," tambah Sudarsono.

Penyidik Satreskrim Polresta Samarinda, menyita banyak barang bukti. Di antaranya, proposal awal permohonan bantuan dari LKP, proposal realisasi pencairan, rekening LKP hingga hasil audit dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur.

Penyidik menjerat keduanya, dengan Undang-undang No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana ditambah dan diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31/1999 junto Undang-undang No 8 /2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang. Ancamannya 20 tahun penjara. (*)

Reporter : Yoyok Sudarmanto    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0