18 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Waduh, Ribuan Hektare Eks Hutan Lindung Bontang Diklaim Oknum


Waduh, Ribuan Hektare Eks Hutan Lindung Bontang Diklaim Oknum
Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (P3) Kota Bontang Maksi Dwiyanto. (FOTO: FANNY/KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.COM- Polemik kepemilikan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) atau wilayah eks Hutan Lindung Bontang seluas 1.034 hektare di empat kelurahan masih terus bergulir. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang, Kalimantan Timur pun masih menginventarisasi dan verifikasi atas lahan yang diklaim oknum tertentu.

Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (P3) Kota Bontang Maksi Dwiyanto mengaku masih menginventarisasi dokumen para oknum yang mengklaim kepemilikan lahan APL Hutan Lindung Bontang. Dia juga memverifikasi dokumen dan meninjau lokasi tanah yang disebutkan masing-masing oknum di dalam dokumen mereka.

"Kita telusuri keabsahan dokumen milik mereka. Misalnya, ada yang bilang telah disahkan oleh Kades saat itu, ternyata dicek bukan," ujar Maksi, Senin (13/11/2017) siang.

Menurutnya, klaim lahan yang terjadi di 4 kelurahan, yakni Kelurahan Kanaan, Belimbing, Satimpo, dan Gunung Telihan mulai mencuat pascaterbitnya SK Kementerian Kehutanan Nomor 718/2014 lalu. SK APL tersebut mencakup wilayah mulai RSUD Bontang hingga Bontang Lestari menjadi kawasan APL atau keluar dari hutan lindung.

Isu ini segera menyebar, sejumlah kelompok tani dan oknum masyarakat mengklaim sejumlah lahan merupakan kepemilikan mereka. Bahkan, beberapa telah membangun rumah dan bercocok tanah di atas tanah tersebut. "Iya satu lahan itu bisa diklaim tiga orang loh," kata dia.

Dikemukakan, untuk membuktikan kepastian hukum kepemilikan sah tersebut pihaknya sudah membentuk tim. Tim ini bertugas melakukan kroscek validasi dokumen, serta menelusuri keabsahan dokumen yang dimiliki oknum tersebut.

Targetnya, status tahun ini lahan 1.034 hektare telah rampung. Sehingga di tahun berikutnya, pemerintah tinggal menyesuaikan pemanfaatan ruang wilayah di sepanjang sisi kiri-kanan jalan Bontang Lestari ini.

"Tahun ini harus selesai, jadi tahun depan tinggal diatur saja pemanfaatan ruangnya sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bontang," jelas Maksi.

Lebih lanjut, bagi oknum warga atau kelompok tani yang tak puas dengan keputusan pemerintah nantinya dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. (*)

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0