11 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Revisi UU 33/2004 Masuk Prolegnas, Neni: Semoga Porsinya Adil


Revisi UU 33/2004 Masuk Prolegnas, Neni: Semoga Porsinya Adil

KLIKBONTANG.COM- Ada 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam program legislasi nasional 2018. Sebanyak 44 RUU merupakan luncuran dari tahun 2017, termasuk salah satunya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Revisi UU Migas ini memang mendapat perhatian Pemkot Bontang, terlebih Walikota Bontang, Neni Moerniaeni. Apalagi salah satu bahasannya adalah bagi hasil pusat dan daerah yang sebelumnya dinilai tidak fair bagi daerah penghasil migas.

"Kota Bontang berhak mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) lebih, dari yang diterima selama ini dari pusat. Semestinya, fee sebesar 15 persen bagi daerah penghasil, juga bisa diterima Bontang dalam bentuk DBH Migas. Karena selain pengolah, kita juga punya 2 reg. Yang artinya, sebagai penghasil juga," jelas Walikota Neni kepada klikbontang.

Daerah penghasil migas sudah selaiknya mendapatkan benefit atas pengusahaan minyak dan gas (migas) yang dihasilkan di wilayahnya. Benefit itu dalam bentuk penerimaan bagi hasil yang lebih pasti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengelolaan usaha migas, yang berujung pada kemakmuran rakyat daerah.

Undang-undang 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah mengatur pembagian hasil sektor hulu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan bersih dibagikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan porsi masing-masing 84,5/15 untuk minyak, dan 69,5/30,5 untuk gas.

Dijelaskan Neni, agar lebih mengoptimalkan benefit yang diterima daerah penghasil minyak, pemerintah perlu meninjau ulang skema bagi hasil dan PI. Proporsi bagi hasil harus dinaikkan dari 84,5/15 menjadi 60/40 untuk minyak, sedangkan untuk gas dar I 69,5/30,5 menjadi 50/50 masing-masing untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk memberikan kepastian penghasilan bagi daerah, penerimaan bagi hasil itu diperhitungkan dari First Trace Petroleum (FTP), produksi migas yang diproduksi pada tahun pertama.

"Perhitungan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak maupun gas bagi daerah penghasil dan pengolah di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai tidak adil. Sebab, telah terjadi perbedaan kebijakan antara Kaltim dengan sejumlah daerah penghasil yang bisa memperoleh sebesar 70 persen dari total pendapatan negara sektor Migas," tegas Neni. (*)

Reporter : Said NR    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0