KLIKBONTANG - Acuan pasti anggaran Pemilihan Walikota (Pilwali) belum ditemukan formulasinya oleh DPRD Bontang. Misalnya, besarnya dana untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta aparat pengamanan.
“Suksesnya Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah, Red.) terletak dari pemerintah daerahnya. Jadi ini salah satu alasan studi yang kami lakukan sebagai referensi untuk mengetahui besarnya anggaran di setiap daerah penyelenggara,” kata Ubayya Bengawan, Ketua Komisi II DPRD Bontang.
Ubayya mengaku, saat ini DPRD melakukan lawatan kerja ke Balikpapan untuk mencari referensi mengenai besaran anggaran yang diperlukan pada Pilwali nanti.
“Dari hasil pertemuan kami bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum, Red.) Balikpapan itu memang sudah ada gambaran. Misalnya, untuk PPK Rp 900 ribu per bulan. Jika dibandingkan dengan Bontang sangat kecil,” jelasnya.
Dari hasil kunjungan itu, Ubayya menegaskan, apa yang diterapkan di Balikpapan bisa diadopsi di Bontang.
“Intinya kunjungan kami ke Balikpapan untuk menanyakan langkah dan acuan jelang Pilwali,” pungkas Ubayya. (jm4/adv)
Baca Juga
- Gaji Pegawai Honorer Bontang di Mes Jakarta Rp 2,5 Juta, Komisi I Minta Kaji Ulang Perwali
- Rustam Panggil Samator Senin Depan, Kecewa Pernyataan DLH
- Satpam Badak LNG Sering Tahan KTP, F-Nasdem: Buat Portal Tahan KTP Warga Badak
- DPRD Minta Kaji Ulang Tarif Air, Bilher dan Setioko Panggil PDAM
- Pemkot dan DPRD Kompak Tetap Naikan Tarif Air PDAM Menjadi 50 Persen
.jpeg){kind=small}
Untuk mengirim komentar, silahkan login atau registrasi terlebih dahulu !