18 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Rp 4 M Mandeg, UPT Harus Jadi BLUD


Rp 4 M Mandeg, UPT Harus Jadi BLUD
Ma\\\\\\\\\\\\\\\'ruf Effendi. (Foto: klikbontang)

KLIKBONTANG – Dana bergulir yang selama ini menjadi program Pemkot Bontang rupanya belum tersalurkan maksimal. Alhasil, alokasi dana sebesar Rp 4 miliar pun mandeg.

Anggota Komisi II DPRD Bontang Ma’ruf Effendi mengatakan, mandegnya dana bergulir itu lantaran status Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dianggap tidak bisa menjalankan perannya secara maksimal.

Harusnya, kata dia, UPT diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersifat otonom. “Pemerintah harus segera mendirikan BLUD menggantikan peran UPT Dana Bergulir menyalurkan bantuan modal kepada pelaku usaha kecil,” ujar Ma’ruf.

Politisi PKS ini mengungkapkan, saat ini peran UPT Dana Bergulir hanya bisa melakukan penagihan atas kredit atau pinjaman yang telah disalurkan kepada masyarakat.

Sementara untuk tugas penyalurkan dana, terpaksa dihentikan lantaran ketentuan baru dari Peraturan Menteri Keuangan yang mensyaratkan pengelolaan dana bergulir harus ditangani lembaga otonom.

Akibatnya, alokasi dana bergulir sebesar Rp 4 miliar untuk mendorong tumbuhnya sektor UMKM tidak bisa diserap. Hal ini sangat disayangkan mengingat pertumbuhan sektor UMKM di masyarakat sangat tergantung dengan akses permodalam yang mudah dan ringan dari sisi bunga pinjaman.

“Sangat disayangkan kalau penyaluran dana bergulir ini mandek, hanya karena terkendala urusan kelembagaan,” katanya.

Ia juga meminta Pemerintah segera menyiapkan draft peningkatan UPT Dana Bergulir menjadi BLUD. Menurut urusan kelembagaan tersebut tidak bisa disepelekan karena menyangkut program peningkatan ekonomi masyarakat kecil.

Ia menyayangkan mandeknya penyaluran dana bergulir sebesar Rp 4 miliar yang mandek hanya karena terkendala urusan kelembagaan.

“Mohon supaya Pemerintah memperhatikan perubahan status UPT Dana Bergulir jadi BLUD. Ini harus jadi prioritas kerja Pemerintah,” ungkapnya.

Selain mendorong pendirian BLUD Dana Bergulir, Komisi II DPRD juga meminta Pemerintah untuk mengkaji besaran kredit macet di masyarakat yang sudah terjadi bertahun-tahun. “Jika memungkinkan kredit tersebut diputihkan kalau memang usaha usaha sudah kolaps,” tutupnya. (jm4/adv)

Reporter :     Editor : Dasrun Darwis



Comments

comments


Komentar: 0