21 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Baru 4 Perda Disahkan, DPRD Kaltim Tak Mau Disebut Kinerjanya Memble


Baru 4 Perda Disahkan, DPRD Kaltim Tak Mau Disebut Kinerjanya Memble
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kaltim, Jahidin.

KLIKBONTANG.COM- DPRD Kalimantan Timur baru mensahkan empat Peraturan Daerah (Perda) hingga November tahun ini. Ini masih jauh dari target sebanyak 20 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk di Propemperda Kaltim 2017.

Empat perda itu antara lain; Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), perubahan atas Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan atas Perda 2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan perubahan atas Perda 3/2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kaltim, Jahidin pun buru-buru menyangkal jika kinerja pihaknya tak memuaskan alias memble. Sebab, menurutnya legislasi di Karang Paci, sebutan kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda itu sudah menyelesaikan 70 sampai 85 persen dari tugas pembentukan perda. Empat raperda sudah disahkan, sembilan raperda sudah uji publik, sementara ada enam raperda yang masih dibahas. ”Enam raperda kami usulkan lagi di program legislasi 2018,” ujar Jahidin.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, telah berusaha maksimal menggenjot kinerja. Namun, kerja sama antara pemerintah dan DPRD belum mewujudkan program legislasi prioritas yang sudah direncanakan. Dia pun membeber kendala yang dialami.

Salah satu kendalanya adalah, ketersediaan naskah akademis. Hal tersebut penting. Agar produk perda yang dibuat dapat dipastikan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara untuk penyusunan dan pendalamannya, dengan disertai naskah akademik, butuh waktu tidak sedikit dan alokasi biaya yang tidak murah. Meski tidak semua raperda harus disertai naskah akademik.

Semisal, sekadar perubahan satu dua pasal. Maka cukup pertimbangan ahli dari akademisi atau instansi terkait. ”Kami sudah berupaya maksimal. Karena tolok ukur kinerja kami. Tahun depan bisa lebih baik,” sebutnya.

Meski kinerja di bawah target, pada tahun depan DPRD Kaltim kembali memasang target tinggi dalam program legislasi. Setidaknya ada 15 raperda yang diusulkan. Ditambah tiga raperda kumulatif terbuka.

Enam di antaranya merupakan Raperda 2017. Meliputi rencana induk pembangunan kepariwisataan Kaltim 2016-2026, perubahan kedua atas Perda Kaltim 1/2011 tentang Pajak Daerah, perubahan atas Perda Kaltim 10/2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit, perubahan atas Perda Kaltim 4/2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan Kaltim, perubahan atas Perda 11/2011 tentang PT Migas Mandiri Pratama, serta raperda tentang perubahan iklim Kaltim.

”Ada sembilan raperda baru. Lima usulan raperda baru dari DPRD dan empat raperda dari pemprov,” ungkapnya.(*)

Reporter : NR Syaian    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0