11 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kontraktor Berulah Lagi, Mangrove Ditebang Seenaknya


Kontraktor Berulah Lagi, Mangrove Ditebang Seenaknya
Komisi III DPRD Bontang tinjau proyek PT GPK di Kelurahan Bontang Lestari, Selasa, 5 Desember 2017. (FOTO: FANNY/KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.COM- PT Graha Power Kaltim (GPK) berulah lagi. Kontraktor proyek dermaga ini seenaknya menebang mangrove atau pohon bakau tanpa izin di sekitar proyek. Bahkan sudah ada 100 meter ditebang. Ini terungkap saat Komisi III DPRD Bontang inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, Selasa 5 Desember 2017.

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam HS beserta Dinas terkait tak menemukan aktivitas sama sekali di proyek. Bahkan, kantor kontraktor pun nihil pekerja. Rustam, Ketua Komisi III DPRD Bontang dibikin geram melihat ulah PT GPK ini. Proses pengerjaan proyek ini kerap bermasalah soal izin.

Politisi Golkar ini pun bakal memanggil kontraktor dan jika tak ada itikad baik, pihaknya tak segan merekomendasikan untuk menutup dan menghentikan proyek pengerjaan Proyek PLTU di wilayah Teluk Kadere, Bontang Lestari, Kota Bontang, Kalimantan Timur ini.

“Kalau tidak mau ikuti prosedural, mending dihentikan sementara saja," tegas Rustam.

Sementara, Sulhan, anggota Komisi III menegaskan PT GPK dianggap tak punya tidak niat baik mengerjakan proyek ini. Acapkali perusahaan ini tidak menggubris pemberitahuan dan petunjuk dari OPD. Alias tanpa izin menebang mangrove.

"Kami dapat laporan dari masyarakat. Jangan sampai warga bertindak karena ketidakpatuhan kontrakntor," ujar Politisi PPP ini.

Sementara, Pujo Kuncoro, Kepala Seksi Konservasi SDA dan Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bontang yang ikut sidak mengakui belum mendapatkan laporan izin. Meski pihaknya sudah memberitahukan kepada PT GPK terkait proses izin menebang mangrove.

Rencananya, sekitar 4,6 hektare luas hutan mangrove akan dipakai dalam pembuatan dermaga. Namun, hingga sekarang pihak perusahaan belum mengurus perizinannya. Hal ini sangat penting dilakukan supaya proses pelaksanaan tidak tersendat.

Lanjut Pujo, tahap awal prosedur pemanfaatan mangrove melewati Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XIII Samarinda melakukan inventarisasi. Setelah itu, tim akan melakukan peninjauan lapangan. Bahkan ketika penebangan tim akan melihat secara langsung.

"Izin wewenang Pemprov. Kami sudah sampaikan tahap-tahapnya ke PT GPK. Nantinya, PT GPK juga wajib membayar dana reboisasi kepada negara akibat dari penebangan ini," jelas Pujo.

Di tempat sama, Maksi Dwiyanto, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) menjelaskan, sejatinya PT GPK melakukan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Pemprov Kaltim. Meski demikian Pemkot memiliki kewenangan terhadap tata lingkungan. Diharapkan perusahaan melakukan penggantian pohon yang telah ditebang.

Secara masterplan, pihak perusahaan telah melakukan pembangunan yang sesuai. Namun, belum terpenuhinya rekomendasi sehubungan dengan analisis dampak mengenai lingkungan (AMDAL). "Kami harapkan perusahaan mengganti pohon yang ditebang," harapnya.

Sebelum kasus ini, PT GPK kerap bermasalah. Mulai dari aktivitas pengerukan laut di perairan Kampung Lok Tunggul, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan tanpa izin dari Kementerian Perhubungan sampai izin memperkerjakan tenaga asing yang sempat dipulangkan ke Tiongkok hingga kasus sama, menebang mangrove tanpa izin beberapa waktu lalu. (*)

Reporter : Zaenul Fanani    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0