11 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Masalah Akses Jalan RT 19 Gunung Elai Klir


Masalah Akses Jalan RT 19 Gunung Elai Klir
Rapat kerja Komisi III DPRD Bontang bersama pengurus Yayasan Badak LNG terkait akses jalan warga RT 19 Gunung Elai, Bontang di Gedung DPRD Bontang, Selasa, 5 Desember 2017.

KLIKBONTANG.COM- Masalah akses jalan warga RT 19 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sudah selesai. Kesepakatan antara Yayasan Badak LNG dan warga tertuang dalam rapat kerja Komisi III DPRD Bontang di Gedung DPRD, Selasa, 5 Desember 2017.

Pengurus Yayasan LNG Badak Tohari mengaku jika selama ini belum ada kesepakatan mengenai nominal sewa pakai akses jalan. Ini lantaran Ketua RT 19 belum membalas surat penawaran yang mereka ajukan. Dia pun tak pernah melarang warga melintasi jalan yang melalui kompleks perumahan HOP IV itu.

"Kami tidak pernah melarang untuk dilintasi. Sekali lagi ini bukan retribusi seperti di media beritakan tetapi sewa pakai. Namun, ini juga belum ada kesepakatan jadi kami tidak tarik juga,” jelas Tohari.

Sewa pakai yang muncul karena adanya permintaan warga RT 19 Gunung Elai berniat membeli lahan HGB 1919 itu yang nilai jualnya sesuai harga obyek pajak (NJOP). "Yayasan tidak ingin menjual dan kami juga baru tahu kalau alasan tidak menjawab surat itu karena tidak mampu membayar,” beber Tohari.

Sementara, Ketua RT 19 Gunung Elai, Dera Gervasius mengaku tak sanggup membayar sewa pakai yang tertuang dalam surat yang dikirim oleh yayasan dengan nomor 201/YLB/2015-011. Pada poin ketiga dijelaskan, harga sewa pakai untuk tiap pintu yakni Rp 10 ribu per meter, tiap bulannya. Adapun tiap pintunya lebar akses sekitar 100 meter.

“Ada surat risalah rapat mengenai sewa pakai. Jadi kami tidak mampu untuk membayar,” kata Dera.

Sementara, Ketua Komisi III Rustam HS menganggap masalah ini selesai. Dia pun meminta Pemkot untuk membuat jalur alternatif sehubungan permasalahan yang dihadapi oleh RT 19 Gunung Elai. Pasalnya, saat ini warga hanya menggantungkan terhadap akses melalui kompleks perumahan HOP.

“Saya rasa pemerintah harus membuat jalur lain menanggapi masalah ini,” kata Rustam.

Menurutnya, pemerintah daerah harus membuat Detail Engineering Design (DED) dalam waktu dekat. Kendati, perencanaan baru bisa dilakukan pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018. Nantinya, pelaksanaan pengerjaan fisik masuk APBD 2019 murni. KLIK JUGA: Akses Jalan Warga Dipungut Rp 2 Juta Sebulan

“Karena kalau APBD 2018 murni sudah tidak bisa lagi perencanaannya karena dikunci,” tambahnya. (*)

Reporter : Zaenul Fanani    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0