18 Juni 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

APBD Kaltim Dievaluasi, Pemprov Berharap Bantuan Kabupaten/Kota


APBD Kaltim Dievaluasi, Pemprov Berharap Bantuan Kabupaten/Kota
Rusmadi Wongso.

KLIKBONTANG.COM- APBD Kaltim 2018 mendapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejumlah belanja perlu direvisi. Meski begitu, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan disebut sudah memenuhi batas yang diamanatkan undang-undang (UU).

Pemprov Kaltim mengalokasikan belanja daerah untuk pendidikan Rp 1,71 triliun atau 20,03 persen, sementara kesehatan Rp 1 triliun atau 13,25 persen dari total APBD Kaltim 2018 sebesar Rp 8,54 triliun. Meski pas-pasan, alokasi anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemprov Kaltim tersebut sudah memenuhi minimal 20 persen dalam APBD.

Hal tersebut diatur jelas dalam Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 amandemen keempat. Juga, Pasal 49 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008 pada 13 Agustus 2008. Begitu pula dengan kesehatan, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan di atas batas minimal 10 persen dari total belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Pasal 171 Ayat 2 UU 36/2009 tentang Kesehatan.

Di bidang pendidikan, pemprov mengalokasikan anggaran di antaranya untuk peningkatan mutu program pendidikan luar biasa, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan sumber daya manusia, pendidikan SMA dan SMK, serta bantuan operasional sekolah (BOS) yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK).

Sementara itu, di bidang kesehatan digunakan untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pengadaan alat kesehatan di rumah sakit provinsi dan unit pendukungnya, serta pengembangan lingkungan sehat di masyarakat.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi menjelaskan, alokasi itu membuktikan komitmen pemprov menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan. Sebab, pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat se-Kaltim itu wajib terpenuhi.
“Investasi di sektor pendidikan baru terlihat dalam 5–10 tahun ke depan, termasuk kesehatan. Itu demi SDM Kaltim yang unggul dan berkualitas,” tuturnya.

Dia menyebut, di bidang pendidikan misalnya, pemprov mengalokasikan belanja hibah untuk bantuan operasional sekolah nasional (BOSNas) Rp 571,09 miliar. Kemudian, bantuan operasional sekolah nasional (BOSDa) Rp 39 miliar. Besarnya alokasi untuk dua item itu, tutur dia, karena bertambahnya kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA dan SMK yang dilimpahkan dari kabupaten/kota ke pemprov sejak 2017.

Selain anggaran itu, ada alokasi anggaran untuk insentif guru, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sekolah negeri misalnya, tiap guru menerima insentif Rp 1,5 juta per bulan, sementara guru di sekolah swasta Rp 300 ribu per bulan.

Namun, dia mengakui, dalam proses transisi pengelolaan pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi, masih perlu berbagai perbaikan. Terutama peningkatan insentif di beberapa daerah. Sebab, masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang sebelumnya memperoleh insentif lebih besar sejak dilimpahkan ke provinsi jadi lebih kecil.

Dia berharap, kondisi tersebut dapat dipahami. Pasalnya, kemampuan keuangan provinsi masih sangat terbatas. Jadi, pemprov juga berharap ada bantuan dari kabupaten/kota untuk membiayai pendidikan, khususnya jenjang SMA dan SMK. “Urusan pendidikan dan kesehatan itu tanggung jawab bersama, harus gotong royong. Saling bantu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Dayang Budiati menyebutkan, bidang infrastruktur untuk pendidikan pada 2018 juga menjadi perhatian utama pemerintah. Ada alokasi dana Rp 39 miliar yang berasal dari APBN. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan fisik di sekolah. Mulai pembangunan gedung baru, perbaikan gedung rusak, ruang kelas, pagar, maupun ruang praktik. Rata-rata sekolah yang menerima bantuan mendapat alokasi sekitar Rp 2 miliar.

“Kalau dibilang cukup, tentu belum. Di Kaltim ada 229 sekolah jenjang SMA dan SMK. Mereka semua butuh bantuan, tapi diprioritaskan yang penting dan mendesak, seperti gedung belajar-mengajar yang rusak,” papar Dayang. Dia menyatakan, keterlibatan kabupaten/kota membantu pendidikan jenjang SMA dan SMK hingga saat ini baru dilakukan oleh tiga daerah. Meliputi Bontang, Berau, dan Mahakam Ulu. Bantuannya berupa tambahan penghasilan untuk guru berstatus PNS dan honorer. ”Sementara baru bantuan tambahan penghasilan. Ke depan kami minta bantuannya juga untuk perbaikan sekolah rusak,” sebutnya.

Seperti diketahui, Kemendagri menyampaikan hasil evaluasi APBD Kaltim 2018, pekan lalu. Beberapa alokasi anggaran yang disetujui dalam Perda APBD Kaltim 2018 harus dibatalkan. Pertama, soal belanja gedung dan bangunan pengadaan gedung kantor Rp 3,68 miliar untuk kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung pemerintah. Kedua, terkait belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan, bangunan gedung kantor Rp 2,38 miliar untuk kegiatan operasional‎ di UPT SMK Pelayaran. Terakhir, anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan bangunan gedung kantor Rp 1,1 miliar untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi.

Atas evaluasi tersebut, Pemprov-DPRD Kaltim harus melakukan revisi dan melaporkannya ke Kemendagri paling lambat 4 Januari. Jika tidak, APBD Kaltim 2018 dibatalkan. (*)

Reporter : Omar N    Editor : Imran Ibnu



Comments

comments


Komentar: 0