21 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Samarinda Marak Angkutan Online, Angkot Mogok


Samarinda Marak Angkutan Online, Angkot Mogok
Sejumlah angkot tampak mogok menarik penumpang dan parkir di sekitar Kantor Dishub Kaltim, Senin 5 Februari 2018. (Foto: NR. Syaian/Klik Samarinda)

KLIKBONTANG.COM - Sejumlah angkutan kota (angkot) konvensional melakukan aksi mogok di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur (Kaltim), Senin 5 Februari 2018, pagi. Hal ini merupakan buntut dari permasalahan kehadiran angkutan daring atau online di ibukota provinsi.

Dari pantauan Klik Samarinda (Klik Group), sekira pukul 09.00 Wita sejumlah angkot sudah terlihat berkumpul di depan kantor Dishub Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa.

Sopir angkot tersebut kecewa terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim yang tak juga mampu menertibkan peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Yakni, menjalankan amanat Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Umum.

"Sesuai aturan setiap angkutan umum wajib menggunakan plat kuning. Mereka sudah menyikapi tapi lambat bergerak" kata Ketua Organisasi Transportasi (Orgatrans) Kaltim, Kamaryono.

"Ini kami sedang kerahkan anggota untuk berkumpul bersama mendatangi Dishub Kaltim agar segera menindaklanjuti aturan ini," imbuhnya.

Pun, sebelumnya, Dishub Kaltim telah menindak lanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomot 108 Tahun 2017 tentang Taksi Berbasis Aplikasi. Dalam pelaksanaan aturan tersebut, tertuang setiap taksi online yang tidak memiliki izin kelaikan kendaraan atau KIR, driver tak berlisensi Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum serta yang beroperasi tanpa stiker yang dikeluarkan Dishub Kaltim akan ditilang.

Menanggapi hal itu, Kamaryono menyesalkan tindakan Dishub Kaltim yang lamban menyikapi aturan. “Harusnya Dishub Kaltim benar-benar melakukan tindakan tegas terhadap taksi online. Kami akan terus melakukan aksi mogok jika tidak ada tanggapan dari Dishub Kaltim," pungkasnya.

TIGA KALI KENA TILANG, TAKSI ONLINE BAKAL DIBLOKIR

MASALAH angkutan berbasis online tak juga rampung. Kekecewaan terhadap pemerintah membuat ratusan supir angkutan kota (ankot) Senin pagi, 5 Februari 2018 melakukan aksi mogok di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim. Mereka memarkirkan kendaraan di depan Kantor Dishub Kaltim.

Pihak Organisasi Gabungan Transportasi (Organtrans) meminta Dishub bersama pihak terkait untuk bisa langsung melakukan penstopan serta razia massal akibat tak adanya izin operasional yang dimiliki taksi online hingga saat ini.

Siang harinya, barulah pertemuan antara Dishub Kaltim bersama Organtrans Kaltim dilakukan. Pertemuan keduanya sempat berjalan alot antara kedua belah pihak.

Dalam pertemuan itu, Dishub Kaltim melalui Kabid LLAJ, Mahmud Samsul Hadi, menyampaikan jika pihaknya masih akan melakukan operasi simpati hingga akhir Februari 2018. Operasi tilang alan dikenakan pada seluruh angkutan berbasis online tersebut.

Mahmud menuturkan, ada 3 langkah penertiban angkutan yang melingkupi Go-car, Grab car dan Uber. Jika angkutan umum terkena tilang sampai 3 kali, maka kendaraan dan drivernya akan di blacklist dalam pembuatan izin operasi.

"Jadi, kita meminta juga untuk para supir online ini dapat memahami. Kalau sampai 3 kali kedapatan, kami, kan memiliki data, kami tidak akan berikan izin," tegasnya.

"Karena untuk pemberian izin untuk seseorang maupun untuk identitas kendaraan telah kami blokir. Terhadap orangnya maupun kendaraannya," imbuh Mahmud.

Menurut dia, supir yang tidak mematuhi aturan sampai berulang kali sangat tidak layak untuk melayani masyarakat. Artinya, menurut Mahmud, attitude (perilaku) taksi online tidak baik.

Selain menuntut penegakan aturan, massa aksi juga meminta taksi berbasis daring juga berplat kuning.

Menanggapi itu, Mahmud menjelaskan bahwa angkutan online memiliki aturan khusus. Yakni, Perkapolri Nomer 5 Tahun 2012. Dalam aturan tersebut, tertuang angkutan berpelat dasar hitam bertulisan putih dipergunakan untuk kendaraan pribadi dan angkutan sewa. Sedangkan angkutan sewa sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sewa khusus dan sewa umum.

"Kalau online ada peraturan sendiri. Tidak bisa disamakan. Untuk angkutan online mengikuti aturan Perkapolri Nomer 5 Tahun 2012," katanya.

"Dan angkutan online termasuk sewa khusus ini," imbuhnya.

Hingga kini, dipastikan belum ada satupun taksi online yang telah memiliki izin untuk beroperasi. Dishub Kaltim akan memantau operasional taksi online tersebut.

"Masyarakat juga harus memahami keadaan ini. Jangan sampai mengeluh dan pelanggaran terus terjadi," tutupnya. (*)

Reporter : NR Syaian    Editor : Imran Ibnu



Comments

comments


Komentar: 0