26 Mei 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Bontang Usulkan 787 Formasi CPNS 2018


Bontang Usulkan 787 Formasi CPNS 2018
Ilustrasi.

KLIKBONTANG.COM - Keran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bontang direstui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bontang mengusulkan 787 formasi. Walau tak merincikannya , dari 787 itu paling banyak dari Kesehatan dan Infrastruktur.

Kepala BKPP sekaligus Plt Sekretaris Kota Bontang, Artahnan mengungkapkan usulan itu sudah diserahkan ke Kementerian PAN-RB akhir Januari 2018 lalu. Tiga pekan lamanya menunggu usulan hasil formasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bontang dengan melihat beban kerja serta keuangan daerah.

“31 Januari kami serahkan usulan ke Kementerian sebanyak 787, Itu mencakup kebutuhan seluruh OPD,” ungkap Artahnan Plt Sekot Bontang didampingi Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Jumiran serta Ksubbid Mutasi dan Pengadaan BKPP Bontang Muhajir saat ditemui di Kantornya Rabu 13 Februari 2018.

Dari 787 itu dipastikan tidak semua diakomodir oleh Menpan RB. Pengajuan itu akan diseleksi kembali oleh Menpan RB. Melihat pengalaman tahun sebelumnya hanya sekitar 200 kuota yang diberikan.

“Belum tahu kapan kuota itu akan keluar, mereka lagi tahap seleksi,” ucapnya.

Lanjut dia 787 formasi itu, sekaligus memenuhi kuota Pemkot Bontang dalam 5 tahun ke depan. Sehingga nanti kuota yang diberikan untuk pusat dikurangi 787 orang tersebut. “Sisanya untuk tahun depan lagi,” tambahnya.

Usulan ini tidak berbeda jauh dengan kota tetanga yaitu Balikpapan yang juga diketahui mengusulkan sekitar 700 lebih, Hal ini diketahui dari laporan yang diberikan seluruh daerah di Kaltim ke Pemerintah Provinsi. “Kutim sekitar 300, Berau 1.000-an, Balikpapan hampir sama,” ujarnya.

Kerap adanya penipuan penerimaan CPNS, pihaknya pun mengiimbau agar masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi atau jangan langsung percaya begitu saja. Sebaiknya menanyakan langsung ke Kantor BKD Bontang. “Kalau ada penerimaan kami pasti pasang iklan,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, Kementerian PANRB telah menerima usulan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, dari kementerian lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. 

 Usai ini, Kementerian PANRB akan memutuskan formasi CPNS 2018. "Pengajuan sudah, tinggal kita putuskan," kata dia di Kementerian PANRB Jakarta, 

Namun Asman tak menyebutkan jumlah usulan CPNS tersebut. Hanya dipastikan jika rekrutmen CPNS 2018 tak melebihi dari jumlah PNS yang pensiun.

Dia menjelaskan, jumlah PNS yang pensiun untuk tahun 2017-2018 mencapai 220 ribu PNS. Sebab itu, rekrutmen CPNS takan melebihi dari jumlah tersebut.

"Sekarang untuk K/L kita harapkan rekrutmennya berdasarkan beban kerja. Dan betul-betul berdasarkan jumlah ASN yang pensiun. Tahun 2017-2018 jumlah PNS lebih kurang 220 ribu (pensiun). Kita menerapkan sistem minus growth. Yang pensiun 200 ribu lebih, tentu yang kita terima tidak boleh dari 200 ribu harus di bawahnya 200 ribu," jelasnua.

Sambung Asman, formasi CPNS akan disesuaikan dengan beban kerja K/L. Pengajuan tersebut disampaikan secara elektronik ke Kementerian PANRB.

"Masing-masing K/L mengajukan melalui e-formasi direct langsung melalui sistem elektronik, di samping KL pemerintah daerah juga mengajukan," ungkapnya.

Terkait CPNS di pemerintah daerah, nantinya formasi akan disesuaikan dengan potensi daerah. Sehingga, CPNS tersebut berperan dalam pengembangan daerah.

"Misalnya, di bidang pertanian kita akan mengisi ASN yang betul-betul punya kompetensi di bidang pertanian. Kalau daerahnya punya potensi wisata kita akan support ASN yang punya latar belakang pariwisata sehingga kompetensi ini akan menjadi kekuatan daerah memajukan daerahnya," ujarnya.

Tetapi, Kementerian PANRB juga memberi syarat untuk daerah terkai penerimaan CPNS. Salah satunya ialah batas belanja pegawai.

"Belanja pegawainya nggak boleh lebih 50 persen. Sekarang masih banyak daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Kalau di atas 50 psn kita nggak beri dulu penambahan pegawai," tutup dia. (*)

Reporter : Zaenul Fanani    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0