18 Juni 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kampanye Bawa Anak-Anak, Sanksi untuk Paslon Menanti


Kampanye Bawa Anak-Anak, Sanksi untuk Paslon Menanti
Nasrullah, Komisioner Bawaslu Bontang. (FANNY/KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang terus memantau para pasangan calon (paslon) Pilgub Kaltim di masa kampanye yang berlangsung sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018. 

Salah satunya, melibatkan anak-anak di bawah usia 17 tahun atau tidak memiliki hak suara saat masa kampanye berlangsung. Jika kedapatan, Bawaslu pun bakal menindak dengan sanksi terberat mendiskualifikasi paslon.

Meski begitu, menurut Komisioner Bawaslu Bontang, Nasrullah, pihaknya tak bisa buru-buru menjatuhi sanksi. Perlu mengkaji kesalahan itu lebih detail. Mulai datang kampanye karena diajak, datang sendiri atau kebetulan berada di kawasan lokasi kampanye. 

“Dikaji dan teliti dulu. Tidak bisa langsung disanksi. Ada proses yang harus dilakukan Bawaslu,” jelas Nasrul belum lama ini.

Lanjut Nasrul, keterlibatan masyarakat menjaga suasana Pilgub Kaltim tetap kondusif dan aman terkendali cukup penting. Untuk itu pihaknya ingin semua paslon dan tim bisa mengikuti aturan main yang dibuat berdasarkan undang-undang kepemiluan yang berlaku.

Sementara dalam tiap kesempatan, Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan, Komnas PA prihatin dengan praktik eksploitasi anak-anak dalam kegiatan pemilu. Keprihatinan ini didasarkan pada fakta dan data bahwa sering terjadi kecelakaan ketika anak-anak dilibatkan dalam kampanye. 

“Di Indonesia banyak anak di bawah umur meninggal dunia akibat mengikuti kampanye terbuka. Peristiwa yang banyak merenggut nyawa anak di bawah umur adalah waktu pawai kendaraan,” terang Arist.

Arist mengakui, anak Indonesia tidak disadari akan ikut terseret dalam dalam hiruk pikuk kampanye pemilu serentak. Ia menduga, anak dijadikan komoditas penting dalam perhelatan pemilu tersebut. “Anak akan dikorbankan dalam aktivitas fisik kampanye yang kadang berbahaya dan melelahkan,” cetusnya.

Dia menegaskan, sesuai Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, setiap anak di bawah umur wajib mendapatkan jaminan keselamatan dari hiruk pikuk pelaksanaan pesta demokrasi, terutama dalam ajang kampanye terbuka partai politik. 

“Kami melarang parpol peserta kampanye melibatkan anak-anak. Kami akan mengambil aksi nyata terhadap parpol yang melibatkan anak di bawah umur,” tegasnya.

Arist menjelaskan, sanksi pidana bagi pelanggar diatur secara tegas pada Pasal 214 UU PA. Tak main-main, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama 12 bulan. 

Serta denda paling sedikit Rp 30 juta dan paling banyak Rp 60 juta.

”Peserta pemilu yang tidak punya tanggung jawab harus diganjar hukuman setimpal,” cetusnya. (*)

Reporter : Omar NR    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0