10 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kontraktor Jargas Diusulkan Ganti, Wawali Basri: Kerjanya Amburadul


Kontraktor Jargas Diusulkan Ganti, Wawali Basri: Kerjanya Amburadul
Para pekerja memasang pipa jargas saat pertama kali masuk di Kota Bontang.

KLIKBONTANG.COM - Kinerja kontraktor PT Torindo Utama Saktii sebagai penanggung jawab program jaringan gas (jargas) nasional di Kota Bontang, Kalimantan Timur dinilai amburadul.

Wakil Walikota Bontang, Basri Rase pun mengusulkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengganti kontraktornya di tahun ini. Ini seiring bakal ada penambahan 5 ribu jargas di Kota Taman--sebutan Bontang, tahun ini.

"Kontraktor tidak becus, tidak profesional. Banyak sekali keluhan masyarakat,” kata Wawali Basri.

Jika melihat hasil kerja kontraktor jargas yang saat ini, sudah sepantasnya Kementerian ESDM kata Basri, melakukan evaluasi kinerja. Terlebih penggarapan proyek 8.000 sambungan jargas yang kini berjalan di 11 Kelurahan sejak 2017 lalu, kerap mendapat keluhan masyarakat.

“Setiap bulan kami selalu berkomunikasi dengan Ditjen Migas, saat ditanya bagaimana Torindo (kontraktor jargas) ini, saya katakan kerjanya amburadul dan tidak professional. Banyak sekali keluhan masyarakat,” kata Basri.

Hal ini pun tambah Basri, menjadi bahan evaluasi utama yang akan disampaikan Pemkot Bontang ke Kementerian ESDM, agar tidak ada lagi keluhan yang terus terjadi saat proyek jargas diteruskan.

“Saya akan sampaikan kesana (Ditjen Migas) untuk segera dievaluasi,” tandasnya.

Di beberapa kesempatan pun, Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubaya Bengawan mengungkapkan pihaknya akan melaporkan kinerja PT Torindo Utama Sakti ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), selaku penanggung jawab program Jargas Nasional.

“Galian Jargas ini sudah lama dikeluhkan warga. Malah sekarang makin ramai jadi perbincangan di sosial media. Makanya dalam waktu dekat, kami akan laporkan masalah ini ke Kementrian ESDM,” ujar Ubaya belum lama ini.

Menurut Ubaya, pembangunan Jargas merupakan program nasional yang didanai serta dilelang langsung di Kementrian ESDM. Dengan demikian, pihak kontraktor tidak bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Daerah (Pemda), tapi langsung ke Kementrian.

Masalahnya, saat terjadi kendala lapangan, misalnya pekerjaan galian yang tak kunjung ditutup oleh pihak kontraktor, sasaran keluhan warga sudah pasti akan mengarah kepada pemerintah dan DPRD.

“Ini yang perlu kami luruskan. Fungsi kami di DPRD tentu tetap melakukan pengawasan, tapi soal solusi itu sepenuhnya kewenangan ESDM,” katanya.

Dijelaskan, kondisi galian Jargas yang tak kunjung ditimbun kerap dikeluhkan warga lantaran bekas galian tersebut menimbulkan penyempitan jalan, kubangan lumpur serta berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Menyikapi keluhan tersebut, Komisi II DPRD secara khusus sudah melakukan pemanggilan terhadap managemen PT Torindo Utama Sakti dan PT Bontang Migas Energi (BME) selaku pengelola Jargas rumah tangga di Bontang.

“Secara institusi kami juga sudah memanggil kontraktor Jargas ini, tapi sifatnya hanya menjalankan pengawasan atas kegiatan pembangunan dalam kota,” tuturnya. (*)

Reporter : Omar NR     Editor : Imran Ibnu



Comments

comments


Komentar: 0