18 Juni 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pansus Larang Kegiatan Fisik di APBD-P


Pansus Larang Kegiatan Fisik di APBD-P
Setiyoko Waluyo.

KLIKBONTANG.COM - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Bontang tahun anggaran 2017 memberikan 18 catatan atas kinerja pemerintah tahun lalu.

Salah satu rekomendasi pansus yakni, meminta agar pemerintah meniadakan kegiatan fisik pada APBD-Perubahan 2018 nanti.

“Tidak ada kegiatan fisik di tahun berjalan ini,” kata Ketua Pansus LKPj Setiyoko Waluyo saat menyampaikan hasil pembahasan pansus pada rapat paripurna di Auditorium Kantor Walikota Bontang, Selasa (24/4/2018).

Setiyoko mengatakan, alasan usulan tersebut karena mempertimbangkan durasi waktu pada APBD-P mendatang. Menurutnya, waktu sekitar 2-3 bulan pada tahun anggaran perubahan terlalu singkat untuk kegiatan pembangunan. “Karena waktu yang singkat pada APBD-P nanti,” ujarnya.

Menurut dia, pada tahun anggaran berjalan ini pemerintah diminta untuk lebih fokus menyiapkan dokumen lahan untuk proyek-proyek strategis.

Pansus mencatat sejumlah proyek strategis berskala besar saat ini masih terkendala permasalahan lahan, seperti Kilang Refenery di Bontang Lestari. “Ada kegiatan yang terhambat karena permasalahan lahan yang diklaim oleh masyarakat,” katanya.

Pansus juga menyoroti, program pemerintah saat ini belum sesuai dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerh (RKPD) kurun satu tahun anggaran.

“Seharusnya program-program pemerintah berasas dari dokumen-dokumen rencana yang telah disepakati,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Bontang Basri Rase mengatakan bakal menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus LKPj. (*)

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Suriadi Said



Comments

comments


Komentar: 0