24 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Nelayan Tuntut Ganti Rugi Belat ke PT GPK


Nelayan Tuntut Ganti Rugi Belat ke PT GPK
Ikatan Pemuda Tanjung Limau menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Bontang, DInas Lingkungan Hidup, dan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) di Kantor DPRD kemarin, Senin (08/5)

KLIKBONTANG.COM – Puluhan perwakilan nelayan penjala (belat) yang merugi diduga karena aktifitas pengerukan laut oleh Subkontraktor PT Graha Power Kaltim (GPK) di Teluk Kadere, Kelurahan Bontang Lestari mengadukan nasib mereka ke DPRD Bontang.

Belasan anggota  yang mengatasnamakan diri mereka, Ikatan Pemuda Tanjung Limau ini diterima oleh Komisi III DPRD Bontang. Turut hadir para Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3).

Ketua Ikatan Pemuda Tanjung Limau, Rusli mengatakan belasan belat (jaring) tangkap ikan miliknya alami rusak parah karena aktivitas pengerukan oleh perusahaan penghujung tahun lalu. Namun, hingga kini pihak perusahaan hanya melakukan ganti rugi terhadap 3 nelayan saja. Padahal kerugian dari insiden ini sekitar belasan nelayan merugi hingga puluhan juta rupiah.

Pihaknya mengaku sudah beberapa kali meminta tanggung jawab dari perusahaan namun tak kunjung mendapat respon.

“Saya ini kehilangan mata pencaharian karena pengerukan kemarin pak. Belat rusak tak ada ganti rugi pula,” kata Rusli.

Rusli meminta Komisi III DPRD Bontang untuk memfasilitasi proses ganti rugi. Sebab, selama ini tuntutan warga atas ganti rugi tak kunjung mendapat jawaban dari manajemen perusahaan.

“Kami minta keadilan lah pak, bagaiamana ini nasib kami,” kata Rusli.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Agus Amir mengatakan aktivitas pengerukan oleh subkontraktor PT GPK menjadi tanggung jawab penuh oleh PT GPK selaku investor pembangunan PLTU berkapasitas 2x100 Megawatt tersebut.

Sebab, sesuai aturan hanya PT GPK saja yang mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Sementara perusahaan subkontraktornya hanya menumpang dari izin yang dikantongi PT GPK.

“Tidak ada pelimpahan kewenangan. Semuanya tanggung jawab dari PT GPK,” tandas Agus Amir.

Sayangnya, di dalam pertemuan ini PT GPK diwakili oleh dua orang  staff mereka. Sehingga perwakilan perusahaan tak dapat mengambil kebijakan dari hasil rapat ini.

Pimpinan rapat, Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam mengatakan agar ganti rugi harus segera diberikan kepada para nelayan yang terdampak. Dirinya pun berkomitmen akan mengawal proses ganti rugi ini hingga selesai. (*)

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Suriadi Said



Comments

comments


Komentar: 0