25 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Adief Mulyadi Dipecat dari Direktur PDAM Berau


Adief Mulyadi Dipecat dari Direktur PDAM Berau
Adief Mulyadi.

KLIKBONTANG.COM - Perjalanan karier Adief Mulyadi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah, Berau berakhir sudah. Mantan Direktur PDAM Bontang in dipecat dengan tidak hormat oleh Bupati Berau Muharram. Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pemecatan Adief pun sudah diterbitkan sejak 16 Juli 2018.

Hal ini disampaikan Anggota Badan Pengawas PDAM Tirta Segah Ramlan Asri. Adief dinilai telah melakukan pelanggaran fatal, yakni dugaan mark up atau penggelembungan harga sewa rumah dinas direktur yang di tempatinya.

Adief diduga membuat laporan sewa rumah dinas di Jalan Dermaga, Kecamatan Tanjung Redeb, senilai Rp 150 juta dalam satu tahun. Setelah pihaknya melakukan penelusuran, ternyata sewa rumah tersebut hanya senilai Rp 50 juta. “Setelah kami klarifikasi ke pemilik rumah, katanya cuma terima Rp 50 juta (untuk biasa sewa per tahun),” jelas Ramlan.

Selain itu, tim pengawas juga menemukan pengeluaran untuk sewa mobil yang diduga fiktif pada tahun 2017. Namun mantan Direktur PDAM Tirta Taman Bontang tersebut malah membeli mobil baru di awal tahun 2018.

Sementara, Adief Mulyadi menilai pemberhentian dirinya sebagai Direktur PDAM Tirta Segah, tidak berdasar data dan fakta benar dan teruji. Sebab itulah dirinya berencana menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain menilai adanya cacat prosedur, Adief juga menilai adanya kecacatan substansi. Keputusan itu tidak mencantumkan perundang-undangan pokok tentang tata cara pemberhentian serta sifat putusan yang berlaku surut.

“Yang jelas pemberhentian ini bertentangan dengan Undang-Undang administrasi pemerintahan,” katanya.

Apalagi dibeberkannya, sejauh ini tidak ada rekomendasi hasil audit dari lembaga audit yang berkompeten menyatakan hal itu merupakan pelanggaran dan merugikan keuangan PDAM.

Dewan pengawas pun dinilainya membuat rekomendasi tidak berdasarkan pada pembuktian hukum dan tidak mendengar keterangan saksi-saksi secara lengkap, atau tidak berdasarkan hasil audit yang dilakukan lembaga berkompeten terhadap kinerja pengeloaan keuangan PDAM Tirta Segah.

“Sebagai dewan pengawas juga harusnya dia (Ramlan, Red.) menghargai proses hukum yang saat ini sedang berjalan dan menahan diri untuk tidak berkomentar terlalu jauh,” ujarnya.

Untuk dugaan pelanggaran yang dia lakukan sebagaimana disebutkan Ramlan, Adief menjelaskan bahwa proses pencarian rumah sewa Direktur PDAM Tirta Segah hingga pembayarannya dilakukan oleh Bagian Umum dan Keuangan, dengan rincian harga sewa Rp 50 juta dan pembelian perabotan sebesar Rp 100 juta.

Pembelian perabotan pun dikatakannya memang diperlukan, mengingat rumah yang disewa dalam keadaan kosong, apalagi perabotan ini merupakan aset PDAM.

“Saya sendiri tidak mengenal pemilik rumah. Kegiatan sewa rumah ini terjadi pada tahun 2016 dan tidak ada temuan audit oleh kantor akuntan publik terkait hal ini pada tahun 2017,” akunya.

Dirinya juga membantah disebut melakukan sewa mobil fiktif, sebab pihaknya memang menyewa mobil untuk mendukung operasional dalam rangka pelayanan air bersih bagi warga di kecamatan dan kampung luar wilayah Tanjung Redeb.

Adief juga menegaskan, kalau dirinya tidak pernah mengenal dan berhubungan langsung dengan penyedia jasa, karena segala urusan administrasi dan pembayaran sewa dilakukan oleh bagian umum dan keuangan PDAM.

“Mobilnya kami pergunakan untuk kegiatan lapangan ke kampung atau kecamatan. Pada tahun 2018, kami tidak ada melakukan pembelian mobil, mobil yang digunakan tersebut statusnya sewa antara pihak PDAM dengan penyedia jasa,” jelasnya. (*)

Reporter : Omar NR | Berau Post    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0