19 September 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

PGRI Kaltim Dorong UU 23 Tahun 2014 Diterapkan


PGRI Kaltim Dorong UU 23 Tahun 2014 Diterapkan
Ketua PGRI Kaltim Musyahrim

KLIKBONTANG.COM - Kesejahteraan guru masih menjadi masalah yang terus disuarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim. Gaji para guru di Kaltim belum sesuai dengan standar kebutuhan yang seharusnya.

Ketua PGRI Kaltim Musyahrim menuturkan, saat ini masih banyak tenaga honorer guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun di daerah pelosok, namun tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami ingin para guru tenaga honorer bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Terutama mereka yang telah lama mengabdikan diri dapat diusulkan diangkat sebagai PNS,” kata Musyahrim Sabtu, 28 Juli 2018.

Musyahrim mendorong pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 benar-benar dapat diterapkan tanpa ada hambatan. Pasalnya, yang terjadi selama ini, ada perbedaan regulasi dari pusat ke daerah-daerah.

“Dalam UU tersebut hanya menyebut guru, tidak ada perbedaan antara guru di pemprov dan pemkot. Namun, aplikasinya ada perbedaan dalam masalah insentif yang mana guru SMA/SMK memiliki insentif Rp 1,6 juta. Sedangkan insentif guru SD berbeda-beda, dari Rp 300 ribu hingga Rp 700 ribu,” ungkapnya.

Musyahrim memandang, kesenjangan penghasilan antar tenaga pendidikan di daerah masih sangat jomplang. Hal tersebut berdampak pada tingkat kesejahteraan yang dimiliki para tenaga pendidik. Terutama para guru honorer.

“Dengan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ada, kami berharap teman-teman guru honorer jangan tesnya disamakan dengan guru-guru umum. Kalau disamakan, khawatirnya yang baru lulus kuliah menjadi PNS, sedangkan guru yang sudah lama mengabdi justru tidak lulus,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Akhmad Suharto mengungkapkan, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan para guru. Tetapi, Disdik tak punya kewenangan soal itu. Domainnya berada di rana  eksekutif dan legislatif. Namun, dia memastikan bahwa para guru Bontang dan berada di bawah kewenangan instansinya memiliki beberapa instrumen honor yang jelas. 

“Pemkot dan kami komitmen menyejahterakan para guru. Saya pastikan itu,” kata Suharto. (*/adv)

 

Reporter : Marki    Editor : Dasrun Darwis



Comments

comments


Komentar: 0