25 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kementerian ATR Tolak Usulan Alihfungsi, Wanatirta Tetap sebagai RTH


Kementerian ATR Tolak Usulan Alihfungsi, Wanatirta Tetap sebagai RTH
Anggota Pansus RTRW lintas komisi dalam kunjungan ke Hutan Wanatirta Bontang, Senin 24 Juli 2017 silam.

KLIKBONTANG.COM – Polemik status lahan Hutan Wanatirta Pupuk Kaltim akhirnya berakhir. Desakan perusahaan agar sebagian Hutan Wanatirta beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan perkantoran ditolak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menolak usulan perusahaan. Akhirnya Pemkot Bontang tetap menetapkan wilayah Hutan Wanatirta sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Polemik yang terjadi sejak Revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bontang digodok tahun lalu. Panitia Khusus (Pansus) RTRW tak kunjung menyelesaikan pembahasan materi Raperda akibat desakan perusahaan atas lahan Wanatirta.

“Kalau dari hasil tadi kan sudah diterangkan, Dirjen Kementerian ATR sudah bertemu dengan Direktur Pupuk Kaltim. Hasilnya, usulan PKT agar beralihfungsi ditolak,” ujar Ketua Pansus RTRW, Muslimin kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja Pansus di kantor Sekretariat DPRD belum lama ini.

Pembahasan dokumen induk tata ruang wilayah ini tak kunjung rampung. Perusahaan berkeras agar sebagian lahan Wanatirta menjadi kawasan pemukiman dan perkantoran. Namun, pemerintah menolak dengan dalih RTH Wanatirta sebagai penopang kebutuhan air bawah tanah.

Pada akhir Juli lalu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan polemik ini ke Presiden dan langsung direspon istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) langsung menghubungi Diretkur Pupuk Kaltim. Hasil komunikasi tersebut berlanjut. Kementerian ATR menindaklanjuti dengan menolak usulan perusahaan.

“Ini ada notulen pertemuan dengan tim asistensi pemerintah dengan Dirjen Kementerian ATR. Isinya menetapkan Wanatirta tetap sebagai RTH yang bersifat private,” ungkap Kabid Sarana dan Prasarana Badan Penelitian dan Pembangunan Agung Santoso saat rapat kerja bersama Tim Pansus RTRW.

Sementara itu, pascapenetapan oleh Kementerian ATR. Materi revisi RTRW bakal dirampungkan, kemudian meminta perstujuan lintas kementerian terkait, seperti Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Industri.

Perstujuan tersebut nantinya yang menjadi rujukan bagi Kementerian ATR untuk menerbitkan persetujuan subtansial. Sehingga, Raperda revisi RTRW ini bisa disahkan menjadi Perda Kota Bontang. (*)

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0