21 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

98,16 Persen Warga Bontang Terlindungi Asuransi Kesehatan, Neni: Mari Tingkatkan Pelayanan


98,16 Persen Warga Bontang Terlindungi Asuransi Kesehatan, Neni: Mari Tingkatkan Pelayanan
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni (kanan) menerima penghargaan UHC yang diserahkan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari di Pendopo Kantor Walikota Bontang, Senin 24 September 2018.(Humas Pemkot/Adi)

KLIKBONTANG.COM - Bontang menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.  Apresiasi ini diberikan karena hampir semua warga Bontang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hingga 1 September 2018, kepesertaan sudah mencapai 98,16 persen. Penghargaan tersebut sekaligus membuktikan meningkatnya pelayanan kesehatan di Kota Taman. 

Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari kepada Walikota Bontang Neni Moerniaeni di Pendopo Kantor Walikota Bontang, Senin 24 September 2018. Bukti dukungan Pemkot terhadap program ini melalui segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD yang dilaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan penghargaan yang berhasil diraih ini menjadi sebuah kebanggaan bagi daerah. Alasannya, tidak semua daerah di Indonesia mampu meraih predikat UHC. Ia menjelaskan bahwa Bontang sebenarnya sudah melaksanakan program parenting doktor atau dokter keluarga sejak 2008 silam. Sehingga, terbentuklah Klinik Pegawai yang melayani masalah kesehatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Bontang. Saat itu program pelayanan kesehatan berlabel Jaminan Kesehatan Daerah atau lebih dikenal dengan Jamkesda. Seiring berjalannya waktu, program tersebut beralih menjadi JKN-KIS.

"Alhamdulillah sudah 98,16 persen masyarakat Bontang sudah terlindungi dengan asuransi kesehatan. Walaupun kondisi defisit sempat melanda tetapi tidak menurunkan semangat kita melakukan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Semoga kita bisa terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat," pesannya.

Bahkan, kata Neni, fokus pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah diwujudkan dengan mempercepat pembangunan puskesmas. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga memiliki inovasi hanya dengan memperlihatkan E-KTP dan KK berdomisili di Bontang, maka petugas wajib memberikan pelayanan.

"Kita selalu berpikiran kalau Asuransi itu merupakan profit oriented, tetapi di BPJS Kesehatan adalah lembaga nirlaba. Bisa kita bayangkan, ada orang yang melakukan operasi jantung dengan pembiyaan berkisar Rp 100 Juta saja dibayarkan. Bisa kita bayangkan jika kita menderita penyakit gagal ginjal hingga harus melakukan cuci darah, betapa susahnya pembiayaan yang kita butuhkan untuk berobat. Jadi kalau kita mengajak masyarakat untuk mengikuti program JKN-KIS ini sebenarnya sangat bermanfaat baik bagi masyarakat," tuturnya.

Neni menilai membedakan hak masyarakat miskin dan tidak miskin soal pendidikan dan kesehatan memang sangat sulit. Orang kaya bisa menjadi tidak mampu jika harus membayar pembiayaan kesehatan yang begitu tinggi saat mengalami musibah penyakit tertentu. Sehingga, asuransi dapat menjadi salah satu solusi masalah tersebut.

Dasar penilaian diraihnya penghargaan ini tidak terlepas dari analisis kepuasan masyarakat berbasis online yang dilakukan BPJS Kesehatan. Pada kesempatan itu, Pucuk pimpinan Pemkot Bontang ini pun mengucap terima kasih kepada BPJS Kesehatan RI yang telah memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bontang melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.

Neni mengimbau kepada seluruh petugas pelayanan kesehatan, tidak hanya fokus pada pengobatan saja namun juga memperhatikan 13 indikator pelayanan yang terdapat pada puskesmas. Disamping itu, selalu berusaha memberikan edukasi berupa penyuluhan kepada masyarakat. Sehingga, lanjut Neni, orang yang sehat semakin sehat dan orang yang sakit menjadi sehat. Semakin sedikit pasien di Rumah Sakit maka semakin baik kesehatan suatu masyarakat karena mereka sudah mengerti untuk menjaga kesehatannya. Ia pun meminta agar tempat-tempat pelayanan kesehatan dapat terus memberikan pelayanan maksimal. 

"Mudah-mudahan ini memacu kita untuk melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," tutupnya.

Sekedar informasi, untuk melayani kesehatan masyarakat di Kota Bontang terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diantaranya adalah  6 puskesmas, 1 klinik pemerintah, 4 klinik swasta, 9 Dokter Praktik Perorangan (DPP), 3 klinik TNI dan POLRI,  5 dokter gigi, 2 apotek Paserta Rujuk Balik (PRB) dan 1 rumah sakit pemerintah serta 4 rumah sakit swasta.

Sementara itu, Andayani Budi Lestari mengatakan dirinya tahu persis untuk mencapai prestasi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Membutuhkan komitmen yang tinggi serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, pantas rasanya jika Kota Bontang mendapat penghargaan ini.

"Kedatangan kami kesini ialah untuk memberi penghargaan kepada Kota Bontang atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang berhasil diraih. Atas nama BPJS Kesehatan, saya ucapkan terima kasih kepada Pemkot Bontang serta pemangku kepentingan yang turut berperan aktif dalam menyadarkan masyarakat Indonesia khususnya warga Bontang mengenai program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat," ucapnya.

Acara tersebut dirangkai penyerahan penghargaan capaian Indikator KBK (Kapasitas Berbasis Pemenuhan Pelayanan) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terbaik se wilayah Kantor Cabang Samarinda. Kota Bontang menduduki peringkat pertama dari enam cabang yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, pencapaian Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan badan usaha terbaik di Kota Bontang dan diraihnya predikat Rumah Sakit dengan WTA (Walk Through Audit) terbaik di Bontang oleh RS Amalia. Serta Badan Usaha Swasta dengan jumlah peserta terbesar dan kepatuhan penyampaian data dan pembayaran iuran yang diraih oleh Badak LNG.

Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bontang (Forkorpimda), Jajaran Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bontang, Perwakilan Rumah Sakit Daerah dan Swasta, Unsur Puskesmas serta stake holder serta jajaran BPJS Kesehatan RI bersama induk pelayanan yang berasal dari wilayah Kaltimtengseltara.

Data yang diperoleh Klikbontang menyebut bahwa masyarakat Bontang yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS hingga 1 September 2018 berjumlah 173.264 jiwa, dengan rincian Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 43.748 jiwa, PBI APBN sebanyak 36.218 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 78.425 jiwa, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 14.873 dari jumlah penduduk Kota Bontang 176.515 jiwa. (Inforial)

Reporter : Darwin Tri    Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0