15 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

BPK Kaltim: Kerugian Daerah Tembus Rp223,25 Miliar


BPK Kaltim: Kerugian Daerah Tembus Rp223,25 Miliar

KLIKBONTANG.com -- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang Semester I-2018 menemukan total kerugian daerah yang berhasil dipantau nilainya mencapai Rp223,25 miliar.

"Dari hasil pantauan senilai itu, sebesar 43,61 persen sudah diselesaikan, kemudian 10,24 persen dalam proses angsuran, 1,91 persen telah dihapuskan, dan 44,23 persen belum diselesaikan," ujar Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Fitra Infitar di Samarinda, Rabu (5/12).

Hal itu dikatakan ketika mewakili RC Syarief Prawiradiningrat, Kepala BPK Perwakilan Kaltim, saat membuka Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Semester II-2018. Rapat ini dihadiri 12 entitas, yakni dari 10 kabupaten/kota, satu provinsi, dan Bankaltimtara.

Kerugian sebesar itu berdasarkan hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D). Pemantauan ini merupakan amanat Pasal 10 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

Dia menjelaskan bahwa kerugian yang dipantau BPK RI adalah kerugian administrasi negara, yakni sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1/2004.

Dalam kaitan UU tersebut, katanya, ada yang mempunyai pemahaman berbeda dengan pemahaman kerugian sebagaimana dimaksud UU Tindak Pidana Korupsi, sekalipun kerugian negara dalam pengertian administrasi, dapat pula dituntut dalam ranah pidana, jika ditemukan unsur pidana di dalamnya.

Hasil PPKN/D, lanjutnya, beberapa permasalahan dalam penyelesaian kerugian daerah adalah kurangnya efektivitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), atau Majelis Pertimbangan TP/TGR dalam melakukan penyelesaian kerugian daerah.

Kemudian belum terpahaminya ketentuan penyelesaian kerugian daerah oleh para pengelola TPKD atau Majelis TP/TGR, minimnya dokumen pendukung untuk melakukan tuntutan ganti rugi, serta berlarutnya penyelesaian kerugian daerah tanpa disertai jaminan.

Untuk mempermudah penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK telah meluncurkan sistem informasi kerugian negara/daerah yang disebut SIKAD. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan informasi tiap waktu bagi para pemangku kepentingan.

"Untuk keperluan tata kelola keuangan yang optimal, peran inspektorat maupun pemimpin organisasi perangkat daerah dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, termasuk penyelesaian kerugian daerah, menjadi hal yang sangat penting," kata Fitra.

Rekomendasikan 9.052 Temuan

DARI Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, merekmendasikan 9.052 temuan yang perlu ditindaklanjuti.

"Hasil PTLRHP sampai dengan Semester I-2018 menunjukkan adanya rekomendasi sebanyak 9.052 dari 3.934 temuan pemeriksaan yang kami lakukan," kata Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Fitra Infitar di Samarinda, Rabu.

Hal itu dikatakannya ketika mewakili RC Syarief Prawiradiningrat, Kepala BPK Perwakilan Kaltim, saat membuka Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Semester II-2018. Rapat ini dihadiri 12 organisasi, yakni dari 10 kabupaten/kota, satu provinsi, dan Bankaltimtara.

Dari 9.052 rekomendasi itu, kualifikasi penyelesaiannya adalah sebanyak 80 persen sudah sesuai dengan rekomendasi, 16,35 persen belum sesuai dengan rekomendasi, 2,82 persen belum ditindaklanjuti, dan 0,83 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Adapun organisasi dan pemerintah daerah yang secara efektif telah menyelesaikan tindak lajut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Kaltim dengan tingkat penyelesaian di atas 90 persen, katanya, ada empat pemda dan satu organisasi.

Pertama adalah Bankaltim, yakni yang telah ditindaklanjuti sebanyak 96,17 persen, belum sesuai rekomendasi terdapat 1,28 persen, dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah terdapat 2,65 persen.

Kedua adalah Pemkot Balikpan, yakni rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 95,71 persen, belum sesuai rekomendasi 3,90 persen, dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah terdapat 0,39 persen.

Ketiga adalah Pemkab Berau, terdapat 93,95 persen rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti, 4,86 persen belum sesuai dengan rekomendasi BPK, dan 1,48 persen tidak ditindaklanjuti dengan alasan sah.

Keempat adalah Pemkab Kutai Barat, sebanyak 90,14 persen telah ditindaklanjuti, 8,14 persen belum sesuai rekomendasi, 1,10 persen belum ditindaklanjuti, dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah terdapat 0,69 persen.

Dia menuturkan, PTLRHP merupakan amanat dari Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) UU Nomor 15/2004, bahwa setiap pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

"PTLRHP merupakan penilaian terhadap tingkat kepatuhan entitas dalam melakukan proses perbaikan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah, sekaligus menjadi umpan balik penting untuk menilai efektivitas hasil pemeriksaan BPK," ucap Fitra. (*)

Reporter : Antara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0