27 Mei 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ramai RS Tak Lagi Kerja Sama dengan BPJS, Bagaimana di Bontang?


Ramai RS Tak Lagi Kerja Sama dengan BPJS, Bagaimana di Bontang?
Laily Jumiati, Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Bontang. (Foto: Fitri Wahyuningsih)

KLIKBONTANG.COM – Sejumlah rumah sakit (RS) di Indonesia harus menghentikan pelayanan BPJS Kesehatan karena belum memenuhi akreditasi. Kabar ini sempat ramai diperbincangkan masyarakat sepekan terakhir. Lantas, bagaimana dengan di Bontang?

Kepala Pelayanan Operasional BPJS Bontang, Laily Jumiati menegaskan bahwa seluruh Rumah Sakit (RS) yang menjadi mitra BPJS di Bontang telah memenuhi akreditasi yang distandarisasi Menteri Kesehatan. Terdapat lima RS mitra BPJS Kesehatan di Kota Taman, baik swasta maupun pelat merah. Antara lain, RSUD Taman Husada, RS Amalia, RS Islam, RS Pupuk Kaltim, dan RS LNG Badak.

"Seluruhnya sudah memenuhi akreditasi, sehingga masyarakat Bontang tidak perlu khawatir," kata Laily kala disambangi di kantornya, Selasa (8/2/2019) siang.

Sebelumnya ramai diberitakan perihal BPJS Kesehatan yang memutus hubungan kerja sama dengan sejumlah RS. Dijelaskan Laily, memang terdapat aturan bahwa RS mitra BPJS Kesehatan mesti memenuhi syarat akreditasi. Persyaratan itu berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang kemudian diturunkan ke Kabupaten/kota.

"Aturannya dari Kemenkes. Kita enggak punya wewenang buat aturan. RS kemudian penuhi persyaratan tersebut. Kami dari BPJS Kesehatan yang bakal menilai lulus tidaknya," urai Laily.

Pada dasarnya, akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan layak dan bermutu.

Kewajiban RS untuk melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

"Kami kan bawa banyak peserta (JKS-KIS) jadi wajib bagi kami (BPJS Kesehatan) untuk memastikan peserta mendapat pelayanan terbaik," katanya.

Ditambahkan Laily, sejauh ini peserta JKN-KIS sudah mencapai 98,6% dari total penduduk Bontang di semester I 2018, yakni 178.718 jiwa. Kemudian disinggung soal sejumlah Klinik yang juga mitra BPJS Kesehatan. Dikatakan, bahwa klinik pun harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat jadi mitra BPJS Kesehatan.

Aturannya pun sama, tetap dari Kemenkes. Kemudian diturunkan ke Kabupaten/Kota. BPJS Kesehatan hanya berperan sebagai penguji kelayakan.

"Namanya bukan akreditasi. Tapi pada dasarnya sama, tetap ada syarat dari Kemenkes untuk menguji kelayakan Klinik," pungkas Laily. (*)

Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : KLIKGROUP



Comments

comments


Komentar: 0