21 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Butuh Rp7,4 Miliar untuk Air Bersih di Sidrap


Butuh Rp7,4 Miliar untuk Air Bersih di Sidrap
Direktur PDAM Bontang, Suramin.

KLIKBONTANG.com -- Polemik tapal batas di kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur berimbas kepada penyaluran air bersih ke ribuan warga di sana.

Padahal, PDAM Tirta Taman Bontang sudah menghitung alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk air bersih di kawasan itu. Yakni sekira Rp7,4 miliar.

Uang sebesar itu bisa memasang 1.000 pelanggan di Sidrap. Sumber air akan dialirkan dari Water Treatment Plant (WTP) di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara.

"Perencanaannya sudah dibuat. Kira-kira jaraknya 13 kilometer," ujar Suramin, Direktur PDAM Tirta Taman Bontang saat rapat kerja bersama DPRD Bontang belum lama ini.

Namun sayangnya, karena masih ada polemik tapal batas. APBD Bontang tak bisa dipakai untuk membiayai instalasi PDAM di kawasan itu. "APBD Bontang enggak bisa digunakan untuk pembiayaan ini karena wilayah Sidrap masih berstatus wilayah Kabupaten Kutai Timur," jelas Suramin.

Selain itu, Pemkot Bontang pun tak bisa berharap dari pos dana pusat karena status lahan masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Kutai (TNK).

Kepala Bidang P3EP, Badan Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan (Bapelitbang) Bontang, M Cholish Edy Prabowo mengatakan status lahan Dusun Sidrap masuk dalam kawasan TNK zona khusus.

Penetapan zona khusus ini karena wilayah TNK yang terdapat permukiman warga. Penggunaan lahan di kawasan ini harus menunggu persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kemarin sudah koordinasi dengan KLHK. Mereka bilang untuk penggunaan lahan ini butuh Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Bontang dan TNK," kata Bowo-begitu akrab disapa.

Saat yang bersamaan, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bontang, Hendri Sipayung menambahkan rencana pembangunan instalasi air ke Sidrap perlu dikaji lebih dalam.

Menurut dia, perlu kehati-hatian untuk melaksanakan rencana tersebut. Selain persoalan tumpang tindih lahan, permasalahan status bantuan pun perlu dibahas mendalam.

Pasalnya dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) diperuntukkan pembangunan instalasi air. Kemudian fasilitas yang telah terpasang akan dikelola oleh PDAM dan ditarik pungutan. "Nah ini perlu ditelaah benar-benar, karena ini menyangkut banyak hal," ujar dia

Pertemuan itu belum mendapatkan solusi atas untuk pembangunan instalasi air. Dewan mengagendakan rapat lanjutan kembali. ***

Reporter : Arsyad Mustar    Editor : KLIKGROUP



Comments

comments


Komentar: 0