24 Juni 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Harmonisasi Produk Hukum Daerah, Pemkot Bontang Teken MoU dengan Kemenkumham Kaltim


Harmonisasi Produk Hukum Daerah, Pemkot Bontang Teken MoU dengan Kemenkumham Kaltim
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat menandatangani MoU dengan Kepala Kemenkumham Provinsi disaksikan oleh Ketua DPRD Bontang Nur Salam beserta anggotanya dan Kepala Lapas Bontang, Heru Yuswanto.(Ist)

KLIKBONTANG.com -- Upaya Pemkot Bontang menyelaraskan produk hukum daerah, secara resmi terwujud dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Provinsi Kaltim di Auditorium Taman 3D, Jalan Awang Long, Senin 11 Febuari 2018.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menjelaskan penandatanganan kerja sama Nota Kesepahaman ini merupakan legal formal dalam memberi pelayanan bagi masyarakat Bontang yang memiliki masalah terhadap hukum.

"Mou ini adalah komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bontang," ucap Neni.

Wali Kota Neni menyampaikan bahwa harmonisasi produk hukum adalah perlindungan asistensi undang-undang yang sudah diasistensi oleh kementerian. Sehingga, produk hukum tersebut menjadi produk yang sudah mendapatkan legalitas, pendampingan serta didukung naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini sangat membantu sekali dalam harmonisasi produk hukum," ucapnya.

Neni menyebut pembuatan perda memiliki filosofi untuk mempermudah masyarakat dan bukan menyulitkan. Ketika Pemerintah ingin memberi kemudahan kepada masyarakat, tentu ada regulasi yang harus disesuaikan. Hal ini merupakan wujud kerjasama oleh kementerian yang memproduksi produk hukum. 

Sebelum memfinalisasi perda, Pemkot pun harus terlebih dahulu mengkonsultasikan ke kementerian terkait. Melalui MoU ini, Pemkot Bontang sudah tidak perlu ke pusat lagi dan hanya ke provinsi saja untuk prosesnya.

"Produk setiap tahun harus selesai. Misalkan ada 50 Perda yang masuk dalam program Pemerintah Daerah, semuanya kita lakukan pendampingan. Tidak perlu lagi ke kementerian, cukup di Provinsi saja," paparnya.

Di tempat sama, Kepala Kantor Perwakilan Kemenkumham Provinsi Kaltim, Yudi Kusnadi menyebut Harmonisasi Produk Hukum ini merupakan amanah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatur pokok perundang-undangan.

Disamping itu dijelaskan pula pada UUD nomor 12 tahun 2005 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yang dikatakan bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan, melibatkan perancangnya. 

"Petugas perancang ada di kantor wilayah, diperjelas dalam PP nomor 59 tahun 2015 disebut bahwa setiap pembentukan perancangan dibutuhkan mulai dari pengkajian, penyusunan hingga harmonisasi yang melibatkan perancang," urainya.

Ia juga menerangkan jika dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ada tiga syarat seperti halnya dalam teori hukum. Yaitu sosiologis, yuridis dan filosofis. 

Misalnya syarat sosiologis adalah peraturan perundang-undangan yakni harus bisa menjangkau masa kedepan sehingga keberlakuannya akan diterima masyarakat. 

Undang-undang juga harus memenuhi syarat yuridis yakni dalam pembentukannya harus memenuhi syarat-syarat pembentukan perundang-undangan. Misalnya Perda dibentuk harus antara pemerintah daerah eksekutif dan legislatif. Sedangkan usulannya bisa berasal dari eksekutif atau DPRD. 

Sementara Filosofis ialah peraturan harus dipikirkan jauh kedepan agar Undang-Undang jangan sampai ditetapkan tetapi tidak berlaku. "3 syarat tersebut harus dipenuhi dalam pembentukan Perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas kami sebagai perancang," jelasnya.

Hal tersebut juga tidak boleh bertentangan secara vertikal dan horisontal. Ia berharap para petugas dibawah jajaran Kemenkumham pun dapat membantu pelaksanaan harmonisasi ini. 

Ia berharap apa yang diharapkan dari kerjasama tersebut pun dapat berjalan dengan baik. Hal ini adalah implementasi Kemenkumham Provinsi yang dilakukan di daerah karena salah satu tugas dari kantor wilayah Kaltim adalah mensinergikan kepentingan pusat dengan kebutuhan daerah.

"Hal ini sudah dilakukan sejak lama dan terus dilakukan perpanjangan MoU tiap tahun sekali," tutur Yudi bersama jajarannya.(Inforial)

Reporter : Darwin Tri    Editor : KLIKGROUP



Comments

comments


Komentar: 0