22 Oktober 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Katanya Program Sertifikat Tanah Gratis, Kok Warga Tetap Bayar?


Katanya Program Sertifikat Tanah Gratis, Kok Warga Tetap Bayar?
Kepala Kantor ATR/BPN Bontang, Hardiyono . (Fitri Wahyuningsih/Klikbontang.com)

KLIKBONTANG.com -- Program sertifikat tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali menuai polemik. Pasalnya, beredar kabar masyarakat masih membayar sejumlah uang untuk menebus sertifikat. Padahal pengurusan dan penebusan sertifikat tanah seharusnya bersifat gratis. Benarkah demikian?

Kepada Klikbontang, Kepala Kantor ATR/BPN Bontang, Hardiyono menjelaskan, ada keselahan persepsi di masyarakat mengenai program ini. Karena Program sertifikasi tanah tak sepenuhnya gratis. Masih ada urun biaya ditanggung masyarakat.

Hardiyono memastikan seluruh biaya pengukuran, panitia, blanko, dan pendaftaran, digratiskan. Namun masyarakat masih dikenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).

Sedang perhitungan BPHTP sendiri dilihat dari luas tanah dikali nilai jual objek pajak (NJOP).  Ambang batas perhitungan diambil dari aset senilai Rp 60 juta. Nilai ini bisa berbeda di tiap daerah. Namun untuk Bontang, segitulah standar yang telah ditetapkan.

''Misalnya sudah dihitung. Nilai tanahnya Rp 100 juta. Itu kemudian dikurang Rp 60 juta. Nah, masih ada Rp 40 juta kan. Rp 40 juta itu kemudian dikali 5 persen. Hasil dari itulah yang kemudian harus dibayar mayarakat pada Pemerintah,'' papar Hardiyono.

Besaran BPHTP masyarakat Bontang cenderung tinggi. Pasalnya nilai aset (tanah) mereka melebih Rp 60 juta. Bahkan melebih Rp 100 juta. Kondsi ini terjadi karena pada dasarnya harga tanah di Bontang mahal.

Lebih jauh, tahun 2018 lalu Dinas ATR/BPN Bontang sempat mengajukan kepada Pemkot Bontang untuk menaikkan standar nilai acuan perhitungan BPHTP. Dari Rp 60 juta menjadi Rp 100 juta.

''Tapi belum disetujui. Karena itu salah satu sumber pendapatan daerah. Kan uang yang dibayar itu masuk dalam pendapatan daerah,'' terangnya.

Selain BPHTP, biaya persiapan pun masih jadi tanggungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) 7 Tahun 2018 Tentang Biaya Persiapan, masyarakat mesti merogoh kocek Rp 150 ribu untuk biaya persiapan.

‘’Di SKP, kalau pemerintah daerah belum bisa menyediakan. Maka akan ditanggung swadaya masyarakat (Pembuat sertifikat yang membayar),’’ jelasnya. (*)

Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : KLIKGROUP



Comments

comments


Komentar: 0