19 Juni 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ini Jawaban Komisioner KPU Terhadap Tuntutan Mahasiswa


Ini Jawaban Komisioner KPU Terhadap Tuntutan Mahasiswa
Aksi mahasiswa di depan Kantor KPU Kaltim, Senin, 18 Maret 2019. (ist)

KLIKBONTANG.com -- Ratusan mahasiswa melakukan aksi di depan Kantor KPU Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Senin, 18 Maret 2019. Mahasiswa menuntut kinerja KPU Kaltim dalam upaya penyelenggaraan Pemilu yang bakal diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang.

Mahasiswa mengkritik kerja para penyelenggara pemilu dalam mengawal jalannya pemilu bersih. Massa menyebut ada beberapa oknum PNS terlibat kampanye pemilu namun tak ada tindakan tegas.

Aksi saling dorong antar pendemo dan aparat yang berjaga mewarnai aksi tersebut. Pasalnya, massa meminta masuk kedalam kantor dimana keinginan tersebut mendapatkan penolakan dari aparat.

Beberapa tuntutan mahasiswa ialah, mengkritik kerja para penyelenggara pemilu dalam mengawal jalannya pemilu bersih. Massa menyebut ada beberapa oknum PNS terlibat kampanye pemilu namun tak ada tindakan tegas.

Pun, menyoal sosialisasi KPU terhadap pemilu 2019 tidak maksimal. Dimana ada banyak masyarakat di daerah pelosok yang tak tahu waktu pencoblosan.

Menanggapi soal ini, Komisioner KPU Kaltim Suardi mengatakan KPU tidak menutup diri untuk semua kritikan dan masukan dalam membangun pemilu bersih dan integritas.

"Di awal kami harap perwakilan hadir biar kita audensi terkait tuntutan mereka (mahasiswa, red). Namun mereka minta seluruh peserta aksi. Ruang tidak cukup," kata Suardi.

Selain itu, mahasiswa mendesak Bawaslu menindaklanjuti seluruh kasus yang terjadi pada pemilu 2019. Termasuk menindak tegas ASN/TNI/POLRI yang terlibat politik praktis.

Terkait tiga tuntutan yang disampaikan, Suardi menjelaskan kewenangan menindak pelanggaran pemilu ada di Bawaslu, bukan KPU. Hanya saja KPU ikut memantau agar meminimalisir pelanggara.

"Saya kira tuntutan pemilu yang integritas. Semua kita berkeyakinan demikian. Pemilu yang kita selenggarakan sesuai ketentuan yang ada. Kalau pun ada proses yang tidak berdasarkan ketentuan berlaku. Maka ada salurannya untuk mengadukan," jelas Suardi.

Terkait sosialisasi, kata Suardi KPU sudah bekerja maksimal dalam memberikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat. KPU juga membentuk relawan demokrasi di setiap kabupaten dan kota sebanyak 35 orang.

"Pun orang-orang dari KPU. Tapi kita harap seluruh stakeholder bersama sosialisasi. Dengan harapan pemilu 2019 bisa berjalan maksimal. Menjadi pemilu yang cerdas," katanya.

Selain sosialisasi, KPU juga menjalan semangat transparansi dalam setiap tahapan, seperti menggunakan sistem online dari beberapa tahapan pemilu.

Diantaranya, pemutahiran data pemilih, penggunaan dana kampanye hingga tahapan rekapitulasi suara berjenjang dari setiap tingkatan, TPS hingga ke tingkatan kelurahan dan kecamatan.

"Masyarakat bisa memantau lewat aplikasi Situng (Sistem Informasi Perhitungan)," pungkasnya. (*)




Comments

comments


Komentar: 0