26 Mei 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Baru 6 Kelurahan yang Dinyatakan Bebas BAB Sembarangan


Baru 6 Kelurahan yang  Dinyatakan Bebas BAB Sembarangan
Asisten II Pemerintahan Kota Bontang, Zulkifli berbicara di dalam rapat koordinasi Forum Kota Sehat, yang digelar di Auditorium 3 Dimesi, Rabu (16/4/2019) pagi. (Fitri/Klikbontang)

KLIKBONTANG.com -- Guna memastikan Bontang bebas seutuhnya dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Pemkot Bontang menggelar rapat koordinasi Forum Kota Sehat, Rabu (16/4/2019) pagi. 

Bertajuk "Melalui semangat Bontang jago untuk membangun kota sehat," kegiatan ini digelar di ruang auditorium 3 dimensi, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara. Forum ini dihadiri segenap perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang. 

Asisten II Pemerintahan Kota Bontang, Zulkifli yang membuka dan memimpin forum menuturkan, hingga kini kota Taman belum 100 persen bebas dari perilaku BABS. Namun pengentasan perilaku tak terpuji itu telah mencapai 94 persen. 

"Dari 15 Kelurahan di Bontang, baru 6 yang lepas dari perilaku BABS. Serta hanya 1 Kecamatan yang sudah deklarasi setop BABS," beber dia.

Selain itu, ia pun menekankan bahwa perusahaan mesti ikut bersinergi wujudkan cita-cita Bontang bersih dari buang hajat sembarangan. Diantaranya dengan merancang  program corporate social responsibility (CSR) yang sejalan dengan upaya Pemkot.

Kemudian, Zulkifli juga menyinggung soal capaian Bontang yang pernah menyabet penghargaan tertinggi bagi kota sehat. Yakni wistara emas selama 4 kali. Kata dia, kendati sudah 4 kali menerima penghargaan prestise itu. Namun masih banyak hal perlu dibenahi dan dikawal. Agar penyelenggaraan kota sehat di Bontang semakin baik. 

"Saya khawatir sebenarnya. Bontang terima wistara emas 4 kali. Nanti jadi kota rujukan. Maka kita harus bekerja semakin keras untuk menunjukkan bahwa kita memang pantas," tegas dia. 

Usai sambutan, agenda kemudian masuk ke persentasi ketua forum kota sehat, Hamzah. Secara garis besar, penilaian kota sehat dilakukan tiap 2 tahun sekali. Ada di kesempatan yang sama, Ketua Forkohat Hamzah menyampaikan presentasinya terkait kesiapan dan progres menuju penilaian Kota Sehat di 2019. Terdapat 8 tatanan yang disyaratkan, untuk sebuah kota dikatakan sebagai kota sehat.Pada 2018 lalu, Bontang telah memenuhi 7 tatanan, satu tatanan tersisa adalah kawasan pertambangan sehat. Namun karena di Bontang tidak terdapat daerah tambang, maka hanya 7 yang dapat dipenuhi.

Target Bontang untuk tahun ini ada 6 tatanan. Sebab kata Hamzah, penilaian kawasan hutan sehat, telah beralih kewenangannya di tingkat provinsi. Senada dengan Zulkifli, Hamzah pun menyoroti soal perilaku BABS. Dari 6 kelurahan yang belum ODF, Selambai dan Bontang Kuala menjadi perhatian khusus. Selambai secara statistik, menjadi yang tertinggi dalam tindak BABS.

Sebelumnya, lanjut Hamzah, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menerima kunjungan dari KemenPUPR (24/3/2019), dalam rangka pengentasan kumuh di Selambai. Selambai direncanakan akan menjadi kawasan wisata, cara ini merupakan inovasi pemkot dalam pengendalian BABS, sekaligus pengentasan kawasan kumuh.

“Saat ini telah masuk tahap lelang, kita rencanakan bisa segera dimulai,” terang Zulkifli, ketika membahas soal rencana kawasan wisata di Selambai.

Berbeda dengan Selambai, kerusakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menyebabkan warga kembali melakukan BABS. Pasalnya, IPAL tersebut kini tidak bisa lagi beroperasi.

“Mau tak mau, sebab warga BK tidak punya pilihan lain,” ungkap Hamzah.

Penilaian Kota Sehat tahun ini dijadwalkan dilaksanakan September mendatang. Menurut Hamzah, pekerjaan ini menjadi tanggung jawab bersama. “Jika memang ingin mempertahankan Wistara, maka diperlukan sinergi setiap pihak,” pungkas Hamzah. (adv)

 

Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0