26 Mei 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pekerja Sektor Informal Berhak Dapat THR


Pekerja Sektor Informal Berhak Dapat THR
Ilustrasi pekerja sektor informal.

KLIKBONTANG.com -- Tanggung jawab memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan tidak hanya dibebankan kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan ratusan hingga ribuan karyawan. Pun bagi pelaku usaha dagang besar sekalipun.

Kepala Bidang (Kabid) Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Saifullah menuturkan. Sejatinya pembayaran THR dibebankan secara menyeluruh. Kepada seluruh perusahaan, dan usaha dagang besar sekalipun.

Selama terjadi ikatan kerja antara perusahaan atau pemilik usaha dan pekerja. Maka wajib hukumnya bagi mereka menunaikan hak karyawan menerima THR.

''Pokoknya, selama ada ikatan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Maka wajib hukumnya bagi pemberi kerja memberikan pekerjanya THR,'' terang Saifullah kala disambangi di kantornya. Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Selasa (14/5/2019) pagi.

Dengan demikian, maka jelas. Pekerja di sektor informal, seperti penjaga toko, kasir, pramusaji, juga berhak memperoleh THR dari tempatnya bekerja. Sebab mereka bekerja berdasarkan ikatan kerja yang telah disepakati bersama. Namun ditekankan Saifullah. Regulasi ini tentu tak rijid bagi usaha keluarga. Sebab masalah THR umumnya menjadi kompromi internal mereka saja.

''Pada dasarnya semua (Pekerja) berhak dapat. Asal memenuhi reguasi yang ada. Misalnya usaha dagang besar yang pekerjakan penjaga toko atau kasir. Tetap harus dibayarkan THR mereka,'' terangnya.

Untuk mengantisipasi itu. Dinaskaer Bontang bakal memberikan edaran kepada seluruh perusahaan di Bontang untuk membayar THR karyawan sesuai regulasi ditetapkan. ''Hari ini (Selasa, red) kami sebarkan imbauan ke perusahaan dan usaha dagang, semuanya,'' pungkasnya.

Pemberian THR merupakan kewajiban yang harus ditunaikan pengusaha dan perusahaan kepada pekerja. Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Jika mengacu pada regulasi, pencairan THR paling lambat dilakukan H-7. Saifullah mengimbau agar pemilik usaha dan perusahaan mengindahkan regulasi tersebut. Sebab bila tidak, imbuhnya, bakal ada sanksi dijatuhkan. ***

Reporter : Fitri Wahyuningsih     Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0