21 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Input Situng, tapi Tak Menyetop


Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Input Situng, tapi Tak Menyetop
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Ketua Bawslu Abhan, dan anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang putusan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

KLIKBONTANG.com -- Bawaslu menggelar sidang putusan terkait laporan BPN soal Situng KPU. Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam menginput data di Situng.

Untuk itu, Ketua Majelis sekaligus Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Perkara Situng KPU yang teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 diminta untuk memperbaiki tata cara dan prosedurnya dalam menginput data.

"Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau Situng," ujar Abhan di dalam persidangan di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

"Dua, memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam Situng," lanjutnya.

Dalam persidangan hadir juga anggota majelis sekaligus komisioner Bawaslu Ratna Dewi. Ratna menjelaskan, KPU berkewajiban untuk memastikan data yang diinput di dalam Situng merupakan data yang valid dan sudah terverifikasi.

"KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan dalam Situng website KPU 2019 adalah data yang valid telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menggelar pemilu secara transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan," jelas Ratna.

Meski begitu, dalam persidangan, majelis tak menyebut untuk menghentikan Situng KPU. Namun, hanya memperbaiki prosedur dan tata cara dari input data Situng KPU menjadi akurat.

Sebelumnya, serangkaian sidang telah dijalankan yaitu sidang putusan awal, sidang mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor, dan sidang mendengarkan keterangan ahli. Begitu juga dengan sidang keterangan pihak terkait yang dihadirkan Bawaslu, hingga kesimpulan yang diberikan pelapor dan terlapor ke kantor Bawaslu.

Sidang ini berawal dari laporan yang dilayangkan Direktorat Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad, ke Bawaslu terkait Situng KPU dan quick count lembaga survei. Dia menilai Situng KPU menimbulkan keresahan dan membuat tingkat kepercayaan masyarakat berkurang.

"BPN Prabowo-Sandi melaporkan ke Bawaslu tentang Situng KPU, di mana sudah kami nilai bahwa Situng KPU ini sudah meresahkan. Situng KPU ini bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada demokrasi kepada pemilu itu menjadi berkurang," kata Dasco pada 2 Mei 2019.

KPU Langgar Prosedur terkait Quick Count

DALAM sidang putusan yang digelar hari ini, Kamis (16/5), selain memutus terkait Situng, Bawaslu juga memutuskan laporan terkait lembaga survei yang menampilkan hasil quick count.

Bawaslu memutuskan KPU terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga survei quick count.

Ketua Majelis sekaligus Ketua Bawaslu Abhan memimpin sidang ini menyatakan, KPU melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan laporan lembaga survei. Dalam putusannya, dia kemudian memerintahkan KPU mengumumkan nama lembaga quick count yang tak melapor ke KPU.

"Mengadili, satu, menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat," ujar Abhan dalam persidangan di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

"Dua, memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia," lanjutnya.

Anggota majelis yang juga merupakan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, KPU memiliki kewenangan untuk memastikan lembaga quick count untuk menyampaikan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 449 Ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Namun, pada kenyataannya, KPU tidak memenuhi ketentuan di atas. Dia menyimpulkan, KPU tidak mengumumkan secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan quick count.

"Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut. Satu, bahwa KPU tidak melakukan pengumunan secara resmi terkait pendaftaran pelaksanan kegiatan penghitungan cepat pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan pemilu wakil presiden tahun 2019," terangnya.

Dia juga menyatakan, KPU tidak memberikan pemberitahuan tertulis tentang jangka waktu kepada lembaga quick count soal laporan sumber dana dan metodologi. Hal tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Pemilu.

"Bahwa KPU tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga yang telah melakukan penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei, jajak pendapat, dan atau penghitungan cepat hasil pemilu," jelasnya.

"Bahwa tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi ke lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 449 Ayat 4 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat," pungkasnya. ***




Comments

comments


Komentar: 0