23 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Jika Proyek CPO Tak Setop, Dewan Ancam Lapor Kementerian


Jika Proyek CPO Tak Setop, Dewan Ancam Lapor Kementerian
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris.

KLIKBONTANG.com -- Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris ikut angkat bicara soal ribut-ribut penghentian sementara pembangunan pabrik crude palm oil (CPO) PT Energi Unggul Persada (EUP).

Dengan tegas Agus Haris menuturkan bahwa pelanggaran PT EUP amat telak. Sebab, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyesuaian tata ruang belum lagi dikantongi. Namun pembangunan sudah dimulai.

Dari pelanggaran itu, ujarnya, terdapat indikasi pelanggaran pidana dilakukan perusahaan yang beroperasi di Kampung Segendis, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan ini.

"Perusahaan ini melanggar. Sebelum kegiatan mulai, jelas harus rampungkan izin dulu," tegas Agus Haris kepada awak media belum lama ini.

Dijelaskan, apabila DPRD Bontang, melalui Ketua DPRD Bontang, Nursalam mengeluarkan rekomendasi ke Kementerian terkait. Maka laporan ini dapat mengancam masa depan pembangunan proyek CPO tersebut. Sebab, kementerian bakal menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

“Pasti akan diusut, proses perizinan bakal diperiksa oleh konsultan yang ditunjuk kementerian,” ujar Agus.

Bila Kementerian berhasil membuktikan panggaran yang dilakukan. Tidak menutup kemungkinan investasi PT EUP di Bontang benar-benar disetop. Sebabnya, Agus Haris mengimbau perusahaan lebih baik menghentikan proyek pembangunan untuk sementara waktu. Seraya menunggu seluruh perizinan rampung.

Seperti halnya Nursalam. Agus Haris kembali tegaskan bila DPRD Bontang tidak anti terhadap investasi. Pihaknya paham benar dampak positif dihasilkan bila terdapat investor yang menanamkan sahamnya di Bontang. KLIK JUGA: Pabrik CPO di Bontang Lestari Tanpa Izin, Neni: Jangan Disetop, Kita Bantu Urus Izinnya

Itulah sebabnya, DPRD Bontang kesempatan bagi PT EUP untuk selesai seluruh kewajiban perizinannya. Hanya meminta setop sementara waktu, serta belum mengirim rekomendasi ke Kementerian.***

Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0