23 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

APBD-P Bontang 2019 Naik, Ketua RT Bakal Dapat Orientasi ke Luar Daerah


APBD-P Bontang 2019 Naik, Ketua RT Bakal Dapat Orientasi ke Luar Daerah
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni

KLIKBONTANG -- APBD Perubahan Bontang  2019 dipastikan bertambah sebesar Rp 188 miliar. Terdapat satu usulan terkait peningkatan SDM yang ditujukan pada para Ketua RT yakni orientasi ke dalam atau luar daerah Bontang. Hal tersebut disampaikan dalam penjelasan wali kota Bontang pada poin 10.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menuturkan, terdapat banyak usulan kegiatan peningkatan SDM di kecamatan. Dalam usulan tersebut, sudah sempat diusulkan tahun lalu dan disepakati tidak dilaksanakan perjalanan ketua RT ke luar daerah, dimana dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih dalam satu kesatuan.

“Perlu saya laporkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Banggar dan TAPD yang dilaporkan pada saya, kegiatan untuk peningkatan SDM dari masyarakat masuk dalam belanja langsung,” jelas Neni di rapat paripurna pengambilan keputusan perubahan APBD tahun anggaran 2019, Selasa (6/8/2019).

Usulan tersebut, lanjut Neni, berdasarkan pertemuan rutin wali kota dengan seluruh ketua RT se-Kota Bontang. Mereka (para RT) mengharapkan orientasi lapangan ke daerah lain, dan itu merupakan harapan besar sejak 2016, pertama kali Neni menjabat.

“Alhamdulillah sekarang di APBD Perubahan 2019 karena mengalami kenaikan APBD, maka pemkot Bontang menganggarkan orientasi lapangan, yang masuk dalam belanja langsung seperti pemberian bantuan pada masyarakat lainnya,” bebernya.

Neni menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk masyarakat, belanja pegawai, dan belanja kegiatan di Pemkot Bontang untuk perjalanan dinas.

“Pada poin 10 ini Pemkot Bontang mengakomodir, karena disampaikan RT 3 tahun lalu, dan selalu diikuti oleh Ketua DPRD Bontang, dan Alhamdulillah bisa dianggarkan,” ujarnya.

Dijelaskannya, penganggaran orientasi lapangan bagi para Ketua RT berada di kecamatan sebagai OPD, karena kelurahan bukan lagi OPD. Sebagai contoh, di Kecamatan Bontang Selatan dianggarkan Rp 399 juta untuk memberangkatkan orientasi lapangan para RT yang dalam Perda Bontang sebagai bagian dari pemerintah.

“Mereka sering mengatakan Bu Wali masa anggota DPRD saja yang dinas dan pemerintah Bontang, kami juga ingin, selama 5 tahun Bu wali menjabat kami diberi orientasi. Usulan tersebut sebagai dasarnya,” terang Neni.

Namun, usulan itu masih perlu dievaluasi dan diajukan ke Gubernur Kaltim. Jika nanti dalam pembahasan ada catatan, maka pihaknya akan mengoreksi.

Sementara itu, Ketua Komisi II Ubaya Bengawan yang membacakan poin 10 yakni terdapat banyak kegiatan peningkatan kapasitas SDM di kecamatan, sementara kegiatan tersebut pada pembahasan tahun anggaran sebelumnya disepakati untuk tidak dilaksanakan, yakni pemberangkatan ketua RT ke dalam atau luar Bontang. Dimana, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya masih merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas bahwa secara ketentuan tidak ada dasar untuk memberangkatkan ketua RT.

 

Sumber : Kaltim Today

Reporter :     Editor : Liah Mulyono



Comments

comments


Komentar: 0