19 September 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Penuhi Panggilan Kejari, Nahliani Klarifikasi dan Tambahkan Bukti Pelanggaran Tender ULP Bontang


Penuhi Panggilan Kejari, Nahliani Klarifikasi dan Tambahkan Bukti Pelanggaran Tender ULP Bontang
Nahliani (Kanan) melakukan konferensi pers usai memenuhi panggillan Kejari Bontang terkait dugaan penyelewengan di ULP Bontang. (Foto : Fitri /KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG -- Pelapor dugaan pelanggaran tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bontang, Nahliani memenuhi paggilan klarifikasi yang diminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang pada Jumat (6/9/2019) lalu.
Nahliani kala itu memenuhi panggilan Kejari Bontang dengan didampingi tim advokasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bontang versi Herman Saribanong.
Adapun proses klarifikasi berlangsung cukup panjang. Nahliani menghadap tim penyidik kejadi sekira pukul 09.00 Wita, dan berakhir pada Jumat petang.
Lepas memenuhi panggilan Kejari, Nahliani beserta tim kuasa hukumnya melakukan konferensi pers di salah satu kafe di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Guntung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Jumat (6/9/2019) malam.
Dijelaskankan, terdapat tiga poin dibahas dalam klarifikasi itu. Yakni terkait bukti, keterlibatan Kadin kubu Herman Saribanong serta efek dari aduan yang dilaporkan.
Kata Nahliani, tambahan bukti yang ia sodorkan ke Kejari berupa dugaan pelanggaran yang pihaknya kumpulkan. Untuk saat ini, Kejari masih akan melakukan pendalaman terkait laporan dan bukti tambahan yang diajukan.
"Nantinya bakal dilihat, apakah laporan ini cukup kuat, dan masuk dalam tindakan tipikor atau hanya pelanggaran administrasi," beber Nahliani.
Ia menambahkan, dari hasil klarifikasi yang dihadiri pihaknya mengaku laporan ini masih ditindaklanjuti. Ada dua opsi dari laporan tersebut, naik ke tahap penyelidikan atau dilimpahkan ke Inspektorat Daerah jika didapati hanya pelanggaran administrasi.
"Kami menilai bukti yang disampaikan sudah cukup, kami juga bakal kawal terus kasus ini jika dibutuhkan kami akan teruskan ke Kejagung atau Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK)," pungkasnya.
Untuk informasi, pada Jumat (23/8/2019) lalu Kadin Bontang diwakili Herman Saribanong dan rekannya Nahliani mengadukan ULP Pemkot Bontang atas dugaan penyalahgunaan wewenang di internal ULP
Mereka menilai proses lelang proyek terdapat cacat administrasi.
Pihaknya mendapati adanya dua perusahaan asal luar Bontang ditetapkan menang, tetapi melanggar aturan.
Kedua perusahaan tersebut melebih batas Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang ditentukan maksimal lima kali dalam setahun
Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : Liah Mulyono



Comments

comments


Komentar: 0