23 Februari 2020

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pemkot Diberi Waktu 5 Tahun Hapus Honorer, Status Diubah Jadi PNS atau PPPK


Pemkot Diberi Waktu 5 Tahun Hapus Honorer, Status Diubah Jadi PNS atau PPPK
Komisi I DPRD Bontang dan BKPSDM Bontang menggelar rapat membahas isu penghapusan honorer oleh pemerintah pusat. (Foto: Fitri Wn/KlikBontang)

KLIKBONTANG.com -- Wacana penghapusan tenaga honorer yang digulirkan Komisi II DPR RI dan Kemenpan-RB sedang ramai diperbincangkan. Ini tak mengherankan mengingat tenaga honorer yang bekerja di seluruh Indonesia jumlahnya tentu tidak sedikit. 
 
Guna mengetahui langkah Pemkot Bontang menyikapi wacana tersebut, Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama BKPSDM Bontang, Kamis (6/2/2020) siang.
 
Digelar di Sekretariat DRPD Bontang, Jalan Moh Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Rapat ini dibuka dan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking. Diikuti dua anggota, Abdul Haris dan Rusli. Sementara dari Badan Keterampilan, Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang diwakili Sekretaris Aji Said M Mahdy dan staf. 
 
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking, membuka rapat dan langsung sejumlah pertanyaan. Yakni, langkah Pemkot menyikapi penghapusan honorer, alasan Pemkot tidak membuka penerimaan PNS awal 2019 lalu. Serta memperjelas kembali, bagaimana teknis rekrutmen honorer. 
 
Sekretaris BKPSDM Bontang, Aji Said Mahdy menajawab pertanyaan tersebut. 
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, Pemda diberi kesempatan selama 5 tahun, hingga 2023, melakukan perapian pegawai. Sehingga 2024 mendatang hanya dikenal dua pekerja pemerintahan: PNS dan PPPK. 
 
"Enggak dihapus. Cuma pegawai pemerintah yang dikenal nantinya hanya PNS dan PPPK aja. Tidak ada yang namanya honorer," terang Aji Said. 
 
Di Pemkot Bontang sendiri, diketahui terdapat 1.126 tenaga honorer. Mereka tersrbar di 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah paling besar, ungkap Aji Said, berada di Disperindakop Bontang. 
 
Untuk langkah yang bakal diambil, pihaknya masih menunggu instruksi atasan berikutnya. Aji Said Mahdy belum bisa memberi komentar banyak, mengingat wacana ini masih sangat baru digulirkan. Namun dia memperkirakan, langkah pengurangan dilakukan dengan membuka formasi PNS dan PPPK yang diperuntukkan hanya untuk honorer. 
 
Soal alasan tidak membuka penerimaan PNS awal tahun ini. Dikatakan Aji Said Mahdy, ini dilakukan lantaran Pemkot Bontang ingin agar mereka yang bekerja di Pemda adalah warga lokal. Bila Pemkot Bontang menerima PNS, maka siapapun selama ia WNI diperkenankan mendaftar.
 
"Pemkot ingin berdayakan masyarakatnya. Pada dasarnya begitu," terang Aji Said Mahdy.
 
Kemudian teknis penerimaan honorer. Semua tergantung analisis beban kerja (ABK) dan kebutuhan tiap OPD. Bila memang butuh tambahan pegawai, dan OPD bersangkutan miliki anggaran, maka honorer bisa direkrut.
 
"Semua tergantung kebutuhan OPD. Asal anggaran tersedia, bisa lakukan penerimaan," ucapnya.
 
Adapun isu yang dibawa dalam rapat tak terlalu berkembang. Pasalnya pimpinan BKPSDM Bontang tidak hadir. Sementara mereka yang diutus mewakili, 2 dari 3 merupakan staf yang belum lama ini terkena rotasi. (*)
Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : Liah Mulyono



Comments

comments


Komentar: 0