23 Februari 2020

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Izin Belum Lengkap, Proyek Pengolahan Gas PT APIE Belum Bisa Terlaksana


Izin Belum Lengkap, Proyek Pengolahan Gas PT APIE Belum Bisa Terlaksana
Tim PT APEI saat meninjau lokasi proyek di Kampung pagung RT 06 kelurahan Bontang Lestari, Bontang Selatan.

KLIKBONTANG.com -- Proyek pembangunan pabrik pengolahan gas belum bisa terealisasi. Proyek besutan  PT Alesco Putra Infanteri Energi (APIE) belum mendapatkan semua izin yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut.

Satu-satunya izin yang belum didapatkan yakni izin prinsip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang. Hal tersebut karena pihak perusahan yang disebut belum memiliki analisa penggunaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional ( BPN).

Manager umum PT APIE Nurbaya menyebutkan pihaknya merasa kecewa dengan hal tersebut. Dia menyayangkan karena sejak mengurus perusahaan tersebut selama lima tahun belum bisa terealisasi karena ribetnya sistem yang ada di DPM PTSP Bontang.

Hal tersebut karena pihak DPM PTSP selalu meminta persyaratan tambahan yang tidak ada yang tercantum dalam PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan peijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Seperti surat analisa lahan dari BPN dan izin prinsip.

"Dalam PP nomor 24 tahun 2018 tidak adal lagi yang namanya izin prinsip," ujar Nurbaya melalui via telpon, Jumat (14/02/2020) siang.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan adanya PT APIE yang rencananya menanamkan modal sebesar RP 4,6 Trilliun di Bontang akan membawa dampak yang sangat baik bagi perekonomian di Kota Taman.

Selain itu, Tenaga kerja tahap pertama yang dibutuhkan sebanyak 1500 orang akan diprioritaskan ke orang Bontang.

"Jika perusaahan ini jadi kami targetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 1500. Rencananya kami akan melebihi jumlah minimum tenaga kerja lokal yang ditetapkan pemerintah kota yakni 75 persen menjadi 90 persen,"

Lebih lanjut, dia menjelaskan atas kesulitan yang dialami dia berencana akan melaporkan hal tersebut ke Deputi Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman  modal pusat.

Selain itu, dengan keberangkatannya hari ini ke Jakarta, dia akan menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko besok  untuk melaporkan hal tersebut.

"Saya berencana bersurat ke Deputi Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman  modal pusat dan bertemu dengan  Moeldoko dan untuk melapor, karena Investasi perusahaan yang saya bawa seakan dipersulit oleh pemerintah setempat," pungkasnya

Sementara itu, Kepala DPM PTSP Puguh Haryanto menampik hal tersebut. Dia mengatakan pihaknya tidak pernah menghambat perijinan investor di Bontang.

Alasan untuk tidak segera menerbitkan izin prinsip pemanfaatan ruang dikarenakan, sebelumnya PT APEI sudah memiliki izin tersebut pada tahun 2016 dengan luas lahan 3 hektar.

Namun karena tidak ada progres hingga tahun lalu, PT APEI melakukan perpanjangan  izin dan perluasan lahan sebesar 26 hektare. Hal tersebut dianggap perlu analisa mendalam dari BPN karena lokasi proyek tersebut berhimpitan dengan aset pemerintah yakni PT Badak.

"Saya berkoordinasi dengan  BPN kemarin untuk meminta analisa apakah dari 26 hektar itu ada lokasinya yang masuk ke wilayah aset PT Badak, kalau itu sudah selesai izin tersebut akan segera kami terbitkan," ujarnya

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya dalam hal ini DPM PTSP selalu mendorong program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendorong sebanyak-banyaknya investasi. Namun untuk menerbitkan izin pihaknya perlu untuk hati-hati agar kedepan proses investasi tersebut tidak ada masalah.

"Kami mendukung masuknya investor di Bontang, cuman kamu perlu kahati-hatian agar tidak ada masalah bagi investor yang ingin menanamkan modal," pungkasnya.

Reporter : Syafril D    Editor : Liah Mulyono



Comments

comments


Komentar: 0