21 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Nurdin Halid : Adi Darma itu Golkar Kubu Monas


Nurdin Halid : Adi Darma itu Golkar Kubu Monas
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kepartaian Nurdin Halid menyampaikan perihal SK DPP terkait dukungan Golkar ke Neni di Hotel Bintang Sintuk.

“Adi itu adalah kubu Monas. Bagaimana mungkin kita yang sah mau mendukung yang abal-abal," tegas Nurdin

KLIKBONTANG – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kepartaian Nurdin Halid  menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Golkar tidak memberikan dukungan kepada Adi Darma, maju di Pemilukada Bontang 9 Desember 2015 nanti. Pasalnya, ia menyebut Adi merupakan kader Golkar dari kubu “Monas”, yang tak lain berasal dari Kubu Agung laksono.

Hal itu disampaikan Nurdin usai pertemuan bersama sesepuh dan keluarga besar partai Golkar Bontang, di Hotel Bintang Sintuk, Sabtu, 28 November 2015 siang tadi.

“Adi itu adalah kubu Monas. Bagaimana mungkin kita yang sah mau mendukung yang abal-abal," tegas Nurdin disaksikan sesepuh Golkar Bontang yang hadir pada pertemuan itu.

KLIK JUGA: Ada Nurdin Halid, Pengurus Golkar Bontang dan Kaltim Tak Terlihat

Nurdin pun menambahkan, perihal Surat Keputusan (SK) DPP terkait pemberian dukungan terhadap pencalonan Neni Moerniaeni, sebagai Wali Kota Bontang yang sebelumnya telah dianulir oleh KPUD Bontang.

Menurutnya, Neni memang mencalonkan dirinya sebagai jalur independen, dan saat itu telah lolos pada tahap verifikasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengubah sikap DPP untuk tetap mendukung Neni yang merupakan kader asli Golkar.

“Ketika SK itu tidak bisa digunakan, maka tidak ada kewenangan DPD II untuk mengalihkan dukungannya, tanpa ketetapan rekomendasi dari DPP. Ada yang mengatakan, surat itu palsu dan sebagainya. Bohong besar itu! Saya tegaskan bahwa surat itu sah. Saya sendiri yang membuat dan ditandatangani oleh Ketua Umum,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, keputusan DPP itu mengikat dan final. Ia berharap Kader Golkar baik di DPD I dan II wajib menaatinya .

“Adapun konsekuensi bagi siapa yang tidak melaksanakan keputusan DPP, akan diberikan sanksi sesuai yang tertera di PO (Peraturan Organisasi, Red)  Partai Golkar No.13 Tahun 2011, yang mengatur tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi,” kata Nurdin. (*)

Reporter : TIM LIPUTAN KLIKBONTANG    Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0