24 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Posisi Diusik? Ketua DPRD Bontang Ancam Gugat


Posisi Diusik? Ketua DPRD Bontang Ancam Gugat
Ketua DPRD Bontang Kaharuddin Jaffar. (dok klikbontang)

KLIKBONTANG - Pucuk pimpinan Golkar Kaltim resmi disandang ‘sang ratu’ dari Tenggarong, Rita Widyasari. Ia menggunguli pesaing beratnya, Said Amin secara aklamasi melalui Musda yang dihelat di Jakarta beberapa waktu lalu.

Said Amin bersama gerbongnya meninggalkan ruang sidang lantaran diganjal melalui Tata Tertib pemilihan. Satu dari puluhan loyalis Said saat itu, Ketua DPRD Bontang Kaharuddin Jaffar yang turut bersama rombongan keluar menolak keputusan pimpinan sidang saat itu.

Ditemui Klik Bontang dii ruang kerjanya, Kj begitu biasa disapa menjelaskan alasan memihak pada kubu Said karena adanya histori secara emosional oleh ketua PP Kaltim itu. Menurutnya, kekalahan Said dipentas politik Musda Golkar tak perlu disesali.

“Kami di Golkar sudah dikader untuk bagaimana tidak kecewa atas pemilihan. Hal ini sudah biasa,” ujar Kj yang saat itu mengenakan kemeja putih dengan celana kain hitam.

Seiring perubahan pimpinan Golkar Kaltim, wacana perombakan unsur pimpinan DPRD Bontang kembali bergulir. Kj tidak menampik hal tersebut, dirinya mengaku tidak khawatir dengan wacana tersebut. Anggota DPRD tiga periode ini memaklumi, perubahan di lembaga politik DPRD merupakan hal yang wajar. “Saya sudah dengar soal itu, biasalah namanya perubahan pasti terjadi,” katanya.

Menurutnya, sejauh ini belum ada komunikasi politik yang dijalin antara dirinya dengan Ketua DPD II Golkar Bontang, yang juga Walikota Bontang Neni Moerniani untuk membahas hal ini. Ia beranggapan untuk merubah komposisi di fraksi Golkar tentu tidak mudah, harus sesuai dengan mekanisme partai.
Pergantian posisi pasti memiliki dasar, menurut dia, selama ini belum pernah melakukan kesahalan fatal baik secara pribadi ataupun lembaga.

“Kalau saya kemarin berpihak ke Pak Adi Darma, itu karena arahan ketua demisioner Golkar Kaltim saat itu, Mukmin Faisal,” kata Kj.

Pun begitu dirinya membuka ruang untuk komunikasi terkait hal ini tentunya melaui cara yang persuasive. Apabila terkesan dipaksakan dia memastikan peralihan posisi bakal digiring alot ke Makhmah Partai bahkan hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Mari kita duduk bersama membahas masalah ini baik-baik, saya sendiri yang akan menandatangani SK-nya. Tapi apabila dibangun dengan komunikasi yang baik tentunya,” ungkapnya kepada Klik Bontang. (*)

Reporter : Ikhwal Setiawan    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0