22 Agustus 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Satpol PP Bontang Rawan Digugat


Satpol PP Bontang Rawan Digugat
Satpol PP Bontang. (dok)

KLIKBONTANG.COM. Keberadaan Kordinator Pengawas (Korwas) dari Polisi Republik Indonesia (Polri) memiliki peran vital dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Sebab jika tidak, Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai eksekutor rentan terjerat hukum akibat gugatan yang dilayangkan objek kebijakan.

Basri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Bontang menjelaskan, Korwas tersebut diperlukan untuk bisa memilah kasus pelanggaran Perda yang bisa berbuntut kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring), atau kasus pidana yang harus ditangani Polri melalui kepolisian daerah. Korwas PPNS yang dipilih harus berasal dari penyidik Polri yang menguasai hal-hal terkait Pidana.

“Kita di sini belum ada Korwas. Padahal itu adalah anjuran dari Polda Kaltim. Dia menyarankan agar menghubungi kepolisian untuk didampingi dalam upaya penegakan,” jelas dia kepada Klikbontang.com belum lama ini.

Keberadaan Korwas PPNS, kata dia penting dimiliki untuk mengawal pemberkasan kasus yang ditangani, agar tidak salah ketika diajukan ke Kejaksaan. “Dan di Indonesia memang tata cara yang benar seperti itu. Pasti ada Korwas dalam penegaka Perda. Dan persoalan itu sudah kami ajukan, tapi belum bisa direalisasi karena terkendala anggaran,” ujarnya.



Reporter : Tim Redaksi Klik Bontang    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0