Aksi Protes Warga Bontang Utarakan 4 Poin Tuntutan pada PT EUP. Berikut Poin Tuntutan yang Disetujui

Bessai Berinta - Syafril D
03 Februari 2020
Aksi Protes Warga Bontang Utarakan 4 Poin Tuntutan pada PT EUP. Berikut Poin Tuntutan yang Disetujui Salah satu peserta aksi menunjukkan spanduk berisi soal tuntutan mereka

KLIKBONTANG.com -- Aksi protes kembali dilakukan oleh warga Bontang. Sebanyak 250 massa aksi yang tergabung dalam tujuh organisasi mendatangi pabrik CPO PT Energi Unggul Persada (EUP) untuk menyampaikan empat tuntutan dalam aksinya.

Adapun  tuntutan yang disampaikan peserta aksi antara lain adalah menghentikan sementara kegiatan proyek PT. EUP, memulangkan tenaga kerja dari luar yang tidak memiliki akad, menggaji karyawan yang ada sesuai dengan UMSK, berdayakan pengusaha dan tenaga kerja lokal serta menjalankan peraturan daerah kota Bontang sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perekrutan Tenaga kerja Lokal Minimal 75 persen.

Abbas salah satu peserta aksi menjelaskan pihaknya akan melanjutkan aksi selama tiga hari kedepan apabila tuntutan mereka dipenuhi.

Dia beserta peserta aksi lainnya berencana akan mendirikan tenda sebagai tempat menginap di  lokasi perusahaan sebagai bentuk protes.

\"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan menginap disini. Perusahaan ini harus menjalankan aturan seperti yang kami minta,\" ujar Abbas saat ditemui usai melakukan aksi, di kelurahan Bontang Lestari, Bontang Selatan, Senin(03/02/2020) siang.

Setelah melakukan aksi di lokasi perusahaan, beberapa perwakilan massa menuju ke kantor Wali Kota Bontang untuk mengikuti proses mediasi.

Dalam mediasi tersebut dihadiri Asisten pemerintah bidang ekonomi dan Pembangunan Zulkifli, Kepala Dinas Tenaga Kerja Ahmad Aznem dan dua anggota DPRD Bontang.

Meskipun dalam ruang rapat sempat tejadi saling serang pendapat, namun kedua belah pihak sepakat untuk menyetujui tiga poin tuntutan. Yakni pemulangan tenaga kerja yang tidak memiliki akad, pemberdayaan pengusaha dan tenaga kerja lokal dan gaji sesuai UMK Bontang.

Untuk tuntutun pertama yakni penghentian sementara proyek Dinas Tenaga Kerja meminta untuk melakukan verifikasi selama satu minggu kedepan untk mencari bukti. Menurutnya, untuk menutup langsung kegiatan perusahaan tidak bisa langsung dilakukan tanpa memiliki bukti yang cukup kuat.

\"Beri kami waktu satu minggu untuk mencari bukti, kalu memang terbukti ada pelanggaran kami akan tegur PT EUP, \" ujar Aznem

Sementara itu Kepala Personalia PT EUP  Nanser Gultom menjelaskan selama ini, PT EUP  telah mengikuti semua aturan yang berlaku di Bontang. Untuk pemberdayaan pengusaha lokal dalam proyek yang sementara berjalan terdapat delapan perusahaan dari Bontang. Sementara, rekrutmen tenaga kerja masih dilakukan di Dinas tenaga kerja.

\"Kami belum punya jumlah pasti tenaga kerja asal Bontang, soalnya proses rekrutmen masih berjalan,\" ujar Gultom Via telpon

Sementara itu, untuk gaji tenaga kerja pun juga sesuai dengan UMSK di Bontang. Selama ini PT EUP mengaku menggaji karyawannya diatas Rp 3 Juta.

\"Selama ini kami sudah menggaji karyawan sesuai dengan UMK, jadi saya bingung aturan mana yang saya langgar,\" pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR