Kepala Bapenda Bontang Sarankan Penertiban di Pusat Hiburan Dilakukan dengan Santun

Bessai Berinta - Fanny
05 Maret 2020
Kepala Bapenda Bontang Sarankan Penertiban di Pusat Hiburan Dilakukan dengan Santun Kepala Bapenda, Sigit Alfian kala mengikuti rdp bersama Komisi II DPRD Bontang belum lama ini.

KLIKBONTANG.com --  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Sigit Alfian menyarankan bila Satpol PP berencana melakukan sidak ke pusat-pusat hiburan, baiknya dilakukan dengan cara yang lebih humanis. Tidak berpenampilan garang, apalagi bersikap represif.

"Kalau memang mau sidak, mungkin bisa dengan cara yang baik-baik, sopan," ujar Sigit Alfian kala Bapenda Bontang mengikuti rapat bersama Komisi II DPRD Bontang belum lama ini.

Saran ini disampikan Sigit Alfian menysul tekanan Komisi II DPRD Bontang kepada  Satpol PP untuk melakukan sidak di salah satu karaoke keluarga di bilangan Ahmad Yani. Sebagai informasi, karaoke tersebut diisukan menjual minuman keras dan menyediakan jasa pramuria.
 
Menurut Sigit, sebagaimana diketahui bersama bahwa karaoke itu merupakan tempat hiburan keluarga. Masyarakat menyambangi tempat itu untuk mencari hiburan atau melepas penat bersama sanak famili. Adapula yang datang untuk rekreasi bersama teman sejawat.
 
Bila Satpol PP melakukan sidak dengan cara garang, lantas masyarakat yang menikmati tempat itu kaget, dikhawatikan pusat hiburan itu bakal ditinggalkan. Lantaran masyarakat kapok atau trauma tiba-tiba digrebek Satpol PP.
 
"Misal ini, masyarakat lagi menikmati hiburan (Menyanyi/karaoke) kemudian digrebek. Saya yakin, mereka enggak mau datang lagi," ujar Sigit Alfian.
 
Dia menjelaskan, ketika berbicara soal penertiban, setidaknya ada 3 tahapan mesti dilalui. Pertama, preventif atau belum ada personalan terjadi namun tindakan pencegahan sudah dilakukan. Kedua, persuasive yakni ketika gejala mulai terlihat, maka tindakan menghilangkan gejala tersebut harus segera diambil. Serta ketiga represive  non justicial dan represive for justicial.
 
"Sebenarnya kalau tahapan itu dilakukan maka paling maksimal sampai ke represive non justicial. Dan saya yakin tidak ada pelanggaran seperti dugaan yg berkembang tersebut," urainya.
 
Lebih jauh dijelasakan, Sigit Alfian menjelaskan, terdapat kemungkinan buruk terjadi bila ini terjadi (Penertiban tiba-tiba dilakukan). Pertama, masyarakat tidak mau datang ke tempat hiburan lagi, praktis pendapatan karaoke itu anjlok. Kedua, bila anjlok, maka sumbangan bagi kas daerah (PAD) praktis ikut turun juga. Ketiga, pengelola karaoke merugi, lantas berpotensi menarik bisnisnya dari Bontang. Serta keempat, investor lain menjadi ketakutan untuk menanamkan sahamnya di Bontang.
 
"Tentu kita tidak mau seperti itu terjadi," ujarnya.
 
Padahal, saat ini Pemkot Bontang melalui Bapenda sedang gencar-gencarnya mengolah titik-titik potensial untuk menambah kas daerah (PAD). Sektor hiburan merupakan satu diantaranya. Sebabnya Sigit Alfian berharap semua pihak menahan diri, dan memastikan kota terus dalam keadaan kondusif. (*)
TINGGALKAN KOMENTAR