Lalai Bayar Pajak Bisa Kena Pidana, Bapenda Bontang Apresiasi Badak LNG

Bessai Berinta - M. Safril
28 April 2020
Lalai Bayar Pajak Bisa Kena Pidana, Bapenda Bontang Apresiasi Badak LNG Kepala Bapenda Bontang, Sigit Alfian

KLIKBONTANG.com -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang mulai menegaskan aturan soal pajak bagi perusahaan yang ada di Bontang. Melalui surat yang dikirimkan beberapa waktu lalu, Bapenda mengingatkan perusahaan ataupun pengusaha agar melaporkan pajaknya dengan tertib. 

Kepala Bapenda Sigit Alpian menuturkan, jika wajib pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannnya, akan ada sanksi yang menunggu wajib pajak tersebut. Hal tersebut berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah. 

Pada pasal 174 poin 1 berbunyi Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Poin 2 berbunyi wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

"Kami hanya melaksanakan tugas, karena kalau tidak disampaikan akan berdampak ke kami. Karena saya juga diperiksa sama lembaga lain seperti Kejaksaan, Badan pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," Ujar Sigit Alpian, saat ditemui di Kantornya, Jalan MH Thamrin, Kelurahan Bontang Baru, Bontang Utara, Selasa (28/04/2020) siang. 

Lebih lanjut, hingga triwulan pertama tahun ini, Dia mengapresiasi perusahaan yang tertib melaporkan pajaknya. Salah satunya PT Badak LNG. Pada triwulan pertama laporan pajak catering yang masuk dari perusahaan tersebut senilai Rp 2,9 miliar.

"Pajaknya kan 10 persen, jadi yang masuk ke pemerintah Rp 290 juta. Mereka tertib dalam malporkan pajaknya, semoga bisa dicontoh oleh perusahaan ataupun wajib pajak yang lain di Bontang," pungkasnya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR